dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana interaksi antara
birokrasi pemerintahan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam
penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Jember. Dalam penelitian ini
interaksi birokrasi pemerintahan dengan LSM terbagi dalam dua jenis, yaitu
interaksi simetris dan interaksi subordinat. Kedua pola interaksi tersebut terjadi
karena antara birokrasi pemerintahan dengan LSM sering terlibat konflik
kepentingan, baik konflik kepentingan yang bersifat idealis maupun yang bersifat
pragmatis. Karena adanya konflik kepentingan tersebut, dalam interaksinya
birokrasi pemerintahan dengan LSM melakukan beberapa strategi interaksi yang
pada akhirnya berdampak pada proses penyelengaraan pemerintahan di
Kabupaten Jember yang transparan, akuntabel, partisipatif, responsif berdasarkan
konsensus bersama antara pemerintah dan stakeholders. Hal ini sebagaimana yang
tertuang dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Namun dalam prakteknya di lapangan, untuk mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance) masih ada kendala. Kendala tersebut
adalah dominannya keberadaan birokrasi pemerintahan yang konservatif dan
LSM yang pragmatis. Meskipun demikian, potensi terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance) di Kabupaten Jember masih terbuka.
Indikatornya adalah adanya birokrasi pemerintahan yang visioner dan LSM yang
idealis dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Jember, meskipun
secara kuantititas jumlah mereka lebih sedikit dibandingkan dengan birokrasi
pemerintahan yang konservatif dan LSM pragmatis. | en_US |