| dc.description.abstract | Ketahanan pangan merupakan aspek yang harus bisa dipenuhi oleh negara sebagai kebutuhan dasar masyarakatnya. Hal ini juga dilakukan oleh Pemerintah India untuk terus bisa memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya. Dalam KTM WTO ke-9 yang dilaksanakan di Bali, Indonesia, ketahanan pangan India dan kondisi masyarakat menjadi alasan mengapa akhirnya Pemerintah India bersedia meratifikasi Paket Bali.
Alasan pertama Pemerintah India bersedia meratifikasi Paket Bali dilandasi oleh kondisi masyarakat India yang sangat membutuhkan subsidi dalam bidang pertanian terkait dengan tujuan keamanan pangan. Keamanan pangan merupakan kebutuhan paling mendasar bagi manusia untuk terus bisa bertahan dan melanjutkan kehidupan mereka. Sebagian besar msayarakat India bermatapencaharian sebagai petani dan kebutuhan pangan masyarakat India sebagaian besar juga berasal dari produksi pertanian mereka. Meskipun pertanian di India menyumbangkan pemasukan dalam PDB India, namun keadaan tersebut belum bisa menjamin ketahanan pangan masyarakat India dengan jumlah penduduk yang sangat besar yaitu lebih dari 1,2 miliar. Jumlah masyarakat yang banyak tersebut pula yang menjadi alasan bagi Pemerintah India untuk bersedia meratifikasi paket Bali. Jumlah penduduk miskin di India juga masih sangat tinggi yaitu 350 juta penduduk masih berada di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan membuat masyarakat India tidak bisa sepenuhnya mengakses makanan untuk kelangsungan hidup mereka.
Pemerintah India melihat kondisi masyarakat (khususnya petani) masih sangat membutuhkan subsidi dalam bidang pertanian. Subsidi dalam bidang pertanian di India merupakan salah satu subsidi yang paling tinggi. Subsidi dalam bidang pertanian ini diberikan dalam bentuk subsidi untuk pupuk, irigasi, dan listrik (sebagai tenaga untuk irigasi). Dalam KTM WTO ke-9 di Bali, India pada awal pertemuan
87
menolak untuk meratifikasi Paket Bali karena isi dari Paket Bali hanya akan menguntungkan negara-negara maju. Dalam KTM tersebut India mengajukan proposal yang biasa disebut dengan Proposal G33. Dalam proposal tersebut India menginginkan subsidi untuk bidang pertanian ditambah dari 10% menjadi 15% dan tanpa batasan waktu. Sedangkan negara-negara maju menginginkan subsidi untuk pertanian dihapuskan. Setelah mengalami deadlock karena tidak ada kesepakatan antara negara maju dan negara berkembang, akhirnya negara-negara maju bersedia menyetujui permintaan India untuk menaikkan subsidi dalam bidang pertanian menjadi 15%, namun hanya dalam kurun waktu 4 tahun.
Alasan kedua Pemerintah India bersedia meratifikasi Paket Bali adalah terkait dengan ketahanan pangan masyarakat India. Jumlah penduduk India yang banyak membuat Pemerintah India harus melakukan berbagai cara untuk bisa menjamin ketahanan pangan masyarakatnya, termasuk menyuarakan pendapat mereka di forum internasional. Ketahanan pangan di India sangat terkait dengan jumlah produksi pertanian mereka. Pertanian dan ketahanan pangan memiliki hubungan yang sangat erat. Karena dari hasil produksi pertanian tersebut, masyarakat India bisa memenuhi kebutuhan pangan mereka. Oleh karena itu, para petani di India masih sangat membutuhkan subsidi dalam bidang pertanian untuk memenuhi kebutuhan petani di India. Apabila kebutuhan petani terpenuhi, maka produksi pertanian juga akan meningkat dan bisa menjamin ketahanan pangan masyarakat India.
Belajar dari fenomena yang dialami oleh India, dapat disimpulkan bahwa ketahanan pangan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kestabilan suatu negara. Oleh karena itu, pemerintah sebagai badan yang mengatur segala kebutuhan negara, termasuk ketahanan pangan, harus berusaha untuk selalu memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Menyuarakan pendapat mereka di dunia internasional juga menjadi salah satu cara supaya pemerintah lokal bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Karena ketahanan pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab
negara secara domestik, namun juga menjadi tanggung jawab dunia internasional untuk berperan serta menjaga ketahanan pangan dunia | en_US |
