TAHAP ADOPSI INOVASI PIMPINAN BADAN USAHA DALAM KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (STUDI KUALITATIF PADA BADAN USAHA DI KABUPATEN LUMAJANG)

Abstract

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang di selenggarakan oleh BPJS Kesehatan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib. Program JKN wajib diikuti oleh seluruh masyarakat dengan target kepesertaan yang bertahap. Seluruh pemberi kerja pada BUMN, usaha besar, usaha menengah, dan usaha kecil menjadi target kepesertaan JKN yang paling lambat wajib mengikuti program JKN pada 1 Januari 2015, akan tetapi target tersebut belum bisa terpenuhi. Jumlah kepesertaan Badan Usaha di Jawa Timur diketahui hanya sebesar 12.500 Badan Usaha dari 35 ribu Badan Usaha yang ada. Kabupaten Lumajang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki angka kepesertaan Jamsostek cukup rendah sejak tahun 2008 – 2012. Minimnya jumlah kepesertaan Badan Usaha di Kabupaten Lumajang yang tergabung dalam program Jamsostek ternyata juga terjadi pada program JKN. Jumlah peserta program JKN untuk segmentasi Badan Usaha di Kabupaten Lumajang sampai pertengahan bulan Februari 2015 diketahui hanya sebesar 13,7 %. Masalah tersebut menarik peneliti untuk melakukan kajian penelitian yang bertujuan untuk mengetahui tahap adopsi inovasi pimpinan Badan Usaha dalam kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan menggunakan metode purposive sampling. Lokasi penelitian dilaksanakan di Badan Usaha skala menengah dan skala kecil yang belum mendaftar program JKN dengan pimpinan Badan Usaha sebagai informan utama, dan pekerja Badan Usaha sebagai informan tambahan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa saluran komunikasi JKN yang melalui media tanpa melalui saluran interpersonal hanya mampu membentuk ix pengetahuan informan dalam tingkatan tahu dan perubahan sikap yang positif, namun belum menciptakan persuasi informan pada program JKN sehingga informan memutuskan untuk mengadopsi program JKN secara terpaksa. Hal ini dikarenakan seluruh informan sudah menyadari adanya saluran komunikasi JKN berupa media dari BPJS Kesehatan, akan tetapi adanya ketidaksesuaian ciri penerima dan ciri sistem sosial informan dengan program JKN membuat tingkat pengetahuan informan terhadap program JKN hanya sebatas tingkatan mengetahui saja. Informan belum bisa melakukan analisis informasi JKN seperti yang diharapkan oleh BPJS Kesehatan. Informasi JKN yang diterima seluruh informan juga mampu mengubah sikap informan ke arah yang positif, namun tidak sampai menimbulkan ketertarikan/ persuasi informan pada program JKN. Ciri inovasi dalam program JKN berupa pembuktian manfaat yang belum dapat dibuktikan secara langsung pada informan menjadi faktor yang paling mempengaruhi ketertarikan informan pada program JKN, meskipun demikian informan dengan terpaksa tetap akan mengadopsi program JKN. Implementasi dari keputusan informan yang dibuat secara terpaksa membuat informan membutuhkan proses evaluasi, sehingga informan bisa saja menerapkan keputusannya untuk mendaftar program JKN, akan tetapi informan juga bisa mengubah keputusannya dengan memutuskan untuk tidak melakukan registrasi program JKN.