KENDALA YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERBURUAN SATWA YANG DILINDUNGI DI TAMAN NASIONAL BALURAN

Abstract

Satwa langka atau hewan langka merupakan salah satu bagian dari ekosistem alam yang tidak dapat ditinggalkan. Hewan dan makluk hidup lainnya akan memiliki peranan yang penting dalam kelangsungan ekosistem yang sehat dan seimbang. Jika salah satu unsur mati, keseimbangan lingkungan sudah pasti akan terganggu dan kesehatan lingkungan pun juga akan goyah. Perlindungan terhadap satwa yang hidup di alam bebas telah diatur pemerintah dalam UndangUndang

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pada kenyataannya sampai saat ini perburuan satwa liar masih banyak dilakukan. Segala hal yang berhubungan dengan perburuan liar menjadi perhatian para pemerhati fauna karena apabila salah satu habitat dari hewan-hewan langka tersebut punah, ini akan memberi dampak yang tidak sedikit pada keseimbangan ekosistem alam. Salah satu hal yang paling banyak memiliki pengaruh terhadap keberlangsungan hidup hewan-hewan liar adalah para pemburu. Sebagian besar pemburu memang berburu hewan secara sembarangan dan tanpa izin. Upaya perlindungan hutan terhadap fauna di Taman Nasional Baluran rutin dilakukan sebagai bagian tugas dari satuan pengendali ekosistem hutan yang dibantu oleh polisi hutan. Namun upaya yang dilakukan selama ini belum mampu menekan jumlah kasus perburuan dan perdagangan satwa liar. Para pemburu ilegal tersebut selalu berhasil mendapatkan satwa yang mereka buru dan kesemunaya merupakan satwa liar yang dilindungi. Permasalahan dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu: Apa kendala yuridis penegakan hukum terhadap perburuan satwa yang dilindungi di Taman Nasional Baluran dan Bagaimanakah kebijakan penegakan hukum sebagai upaya perlindungan satwa yang dilindungi pada masa yang akan datang. Metodologi yang digunakan adalah dengan yuridis normatif dan menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu: pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penegakan hukum perburuan satwa di Taman Nasional Baluran memiliki kendala yuridis karena dipengaruhi oleh faktor substansi hukum yaitu tidak adanya penjeraan terhadap pelaku perburuan satwa, struktur hukum kurangnya aparat Polisi Hutan, Faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan kebudayaan masyarakatnya dan bentuk kebijakan penegakan hukum adalah dengan merevisi aturan perundang-undangan dengan mencantumkan pidana minimal dan maksimal khusus serta mengatasi kendala yuridis lain yang dihadapi.