KEBIJAKAN AMNESTI PEMERINTAH ARAB SAUDI DALAM MENANGANI TENAGA KERJA MIGRAN ILEGAL

Abstract

Pada April 2013 pemerintah Arab Saudi mengeluarkan pengumuman program perbaikan status ketenagakerjaan atau dikenal amnesti bagi para pekerja ilegal. Amnesti ini berupa pemutihan dokumen bagi para pekerja ilegal dimana mereka bisa memilih untuk meninggalkan Arab Saudi atau tetap tinggal dengan mengurus kelengkapan dokumen. Tulisan ini bersifat studi pustaka (library research). Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu metode pengamatan kualitatif dari berbagai literatur dan nara sumber melalui pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Ada dua faktor yang mendorong Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan program amnesti, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mendorong Arab Saudi mengeluarkan amnesti adalah pertama, kebijakan amnesti diambil untuk memutus pasar gelap pekerja asing murah, memangkas jumlah pekerja asing, mengurangi arus keluar uang ke negara lain, dan menomorsatukan warga Arab Saudi bekerja di sektor swasta. Kedua, kebijakan pemerintah Arab Saudi yang mereformasi bidang ketenagakerjaan dilakukan sebagai upaya peningkatan perlindungan terhadap pekerja migran. Program amnesti digulirkan untuk memberi sanksi tegas kepada semua pihak yang tidak patuh regulasi ketenagakerjaan. Faktor eksternal yang mendorong Arab Saudi mengeluarkan amnesti adalah Arab Saudi ingin memperbaiki citra akibat sering terjadinya permasalahan dengan para buruh migran menyangkut kondisi perburuhan disana. Hukum perburuhan dan situasi HAM, terutama di kalangan pekerja migran informal di Arab Saudi mendapat sorotan tajam dari organisasi-organisasi internasional.