PENYELESAIAN KONFLIK ANTARA PEMERINTAH FILIPINA DENGAN MORO ISLAMIC LIBERATION FRONT (MILF) SEJAK PEMERINTAHAN ESTRADA SAMPAI DENGAN PEMERINTAHAN BENIQNO AQUINO III

Abstract

Filipina mempunyai masalah dengan pemberontakan bangsa Moro sejak masa kolonial Spanyol hingga berlanjut pada masa Filipina merdeka. Salah satu penyebabnya adalah bangsa Moro yang mayoritas tinggal di Mindanao merasa didiskriminasikan oleh pemerintah Filipina, baik pada masa kolonial Spanyol hingga masa Filipina telah merdeka. Dampak dari diskriminasi tersebut muncul kesadaran kolektif bangsa Moro yang akhirnya mendorong terbentuknya organisasi-organisasi pembebasan Mindanao dari kedaulatan Filipina. Salah satu organisasi yang terbesar adalah MILF (Moro Islamic Liberation Front). Organisasi tersebut dianggap oleh pemerintah paling representatif bangsa Moro, sehingga pemerintah Filipina berusaha melakukan perundingan damai dengan MILF. Hampir setiap Presiden Filipina yang menjabat selalu mengupayakan perundingan damai dengan MILF, tetapi, selalu berujung pada konflik kembali. Salah satu penyebabnya adalah implementasi dari perundingan damai yang diberlakukan oleh pemerintah Filipina dinilai oleh bangsa Moro tidak konsisten dengan isi perjanjian yang telah disepakati. Baru pada masa Benigno Aquino III, pemerintah Filipina berhasil menyepakati perundingan damai dengan bangsa Moro yang diwakili oleh MILF pada 12 Oktober 2012. Perundingan damai yang disepakati anatara pemerintah Filipina di bawah Presiden Benigno Aquino III dengan MILF (Moro Islamic Liberation Front) tidak lepas dari peran mediator. Pemerintah Filipina dengan MILF sepakat menggunakan jasa mediasi dari ICG (International Contact Group) dan Malaysia sebagai fasilitator. Para mediator tersebut berusaha meyakinkan MILF untuk bersedia melakukan perundingan damai dengan pemerintah Filipina, walaupun tuntutan MILF selalu menuntut tentang otonomi Mindanao. Pada akhirnya pemerintah Filipina dalam perundingan damai dengan MILF menyetujui otonomi penuh Mindanao, dan tuntutan pemerintah agar MILF loyal terhadap pemerintah Filipina pun disepakati oleh MILF. Perjanjian damai disepakati di Malaysia pada 12 Oktober 2012, dimana pemerintah Filipina diwakili oleh Presiden Benigno Aquino III dan dari pihak MILF diwakili oleh Murad Ebrahim.