| dc.description.abstract | Konflik Bangsa Moro merupakan konflik yang memiliki sejarah panjang di Filipina. Pasca kemerdekaan, pemerintah Filipina dihadapkan dengan beberapa organisasi perlawanan Bangsa Moro. Salah satu perjuangan Bangsa Moro tersebut direpresentasikan oleh MILF. Pada tahun 2001, di bawah pimpinan presiden Gloria Macapagal Arroyo, Malaysia ditunjuk untuk memimpin mediasi antara pemerintah Filipina dengan dengan Bangsa Moro. Malaysia dipilih karena beberapa pertimbangan yang diajukan MILF kepada pemerintah Filipina. Dalam perannya sebagai mediator, Malaysia mampu bekerja dengan OKI yang juga memiliki sejarah panjang terkait proses perdamaian Moro. Selama kurun waktu 2001-2012 Malaysia berperan dalam perjanjian damai antara pemerintah Filipina dengan Bangsa Moro. Teradinya konflik dalam sebuah negara maupun antar kelompok faksi di dalamnya pada dasarnya merupakan sebuah bentuk yang alamiah. Kehadiran pihak ketiga juga merupakan sebuah proses lumrah guna menjadi penengah konflik. Umumnya pihak ketiga memiliki cara/ metode dalam menangani konflik. Metode ini juga merupakan strategi pihak ketiga untuk mengawal proses perdamaian konflik
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Malaysia berperan dalam perjanjian damai antara pemerintah Filipina-Bangsa Moro dengan menggunakan metode intervensi pihak ketiga. Intervensi tersebut berupa concilation, consultation, pure mediation, power mediation, abritation, peace keeping. Selama 12 tahun Malaysia berperan dalam mewujudkan perjanjian damai antara pemerintah Filipina dengan Bangsa Moro. Hasil peran Malaysia menghasilkan output terkait beberapa proses dialog yang mempertemukan pemerintah Filipina dengan Bangsa Moro dan mencapai kesepakatan final pada 15 Oktober 2012. | en_US |
