Show simple item record

dc.contributor.authorArif Barak Wibisana
dc.date.accessioned2014-09-17T01:22:16Z
dc.date.available2014-09-17T01:22:16Z
dc.date.issued2014-09-17
dc.identifier.nimNIM070810101156
dc.identifier.urihttp://repository.unej.ac.id/handle/123456789/59301
dc.description.abstractProvinsi Jawa Timur sebagai salah satu provinsi yang memiliki potensi sumber daya alam dan manusia yang handal dan potensi ekonominya yang cukup besar telah menunjukkan perkembangan dan perubahan dalam struktur ekonominya yang ditunjukkan oleh sumbangsih sektor ekonomi terhadap pembentukan PDRB di Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur yang pada era tahun 1990 an di dominasi oleh sektor pertanian, secara perlahan mulai bergeser ke sektor industri. Dalam era Otonomi Daerah, Provinsi Jawa Timur memiliki 38 kabupaten dan kota. Masing-masing daerah mempunyai karakteristik dan potensi yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan perbedaan dalam struktur ekonomi dan kemampuan keuangan daerah. Keberhasilan pembangunan dapat tercapai dan tidak dapat lepas dari campur tangan pemerintah dalam aktivitas perekonomian, keikutsertaan pihak swasta, koperasi dan masyarakat. Campur tangan pemerintah diwujudkan dengan adanya berbagai kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Setiap perubahan dalam pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, akan mempengaruhi tingkat kegiatan ekonomi. Sejak tahun 2003 terjadi perubahan struktur keuangan daerah (APBD). Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) nomor 13 tahun 2006, belanja daerah berdasarkan kelompoknya terdiri dari Belanja tak langsung dan Belanja langsung. viii Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi dan menganalisis pengaruh variabel belanja tak langsung dan Belanja langsung secara simultan dan parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur pada tahun 2001-2010. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah Kota/Kabupaten di Jawa Timur. Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data APBD realisasi pemerintah masing-masing Kota/Kabupaten di Jawa Timur pada tahun 2001-2010. Sedangkan sampel yang digunakan adalah 38 Kota/Kabupaten di Propinsi Jawa Timur yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota. Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan sebagai berikut: a).Belanja tak langsung memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya semakin tinggi anggaran belanja tak langsung, maka semakin besar pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya semakin kecil anggaran belanja tak langsung maka pertumbuhan ekonomi juga akan semakian kecil. Oleh karena itu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah maka dalam penyusunan anggaran belanja tak langsung haruslah tepat sasaran. b).Pada umumnya pengeluaran pemerintah membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Belanja langsung yang terdiri dari Belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal memang sangat terasa bagi pertumbuhan ekonmi daerah karena sifatnya yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. Sebagai contoh adalah pembangunan jalan raya kabupaten, pembangunan jembatan, dan lain-lain. Belanja langsung juga memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya bahwa semakain tinggi anggaran belanja langsung, maka semakin besar pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya semakin kecil anggaran belanja langsung maka pertumbuhan ekonomi juga akan semakin kecil.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.relation.ispartofseries070810101156;
dc.subjectPENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH, PERTUMBUHAN EKONOMIen_US
dc.titleANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI JAWA TIMUR TAHUN 2001-2010en_US
dc.typeOtheren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record