Show simple item record

dc.contributor.authorArya Guna, Wahyu Jati
dc.contributor.authorSamsudi
dc.contributor.authorAzizah, Ainul
dc.date.accessioned2014-08-07T07:34:21Z
dc.date.available2014-08-07T07:34:21Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://repository.unej.ac.id/handle/123456789/58752
dc.description.abstractInternet sudah mulai mengubah pola hidup dan pola interaksi kita dalam masyarakat. Dengan kemudahan-kemudahan yang dibawa oleh adanya internet ini, kejahatan pun turut serta dalam pemanfaatan internet ini. KUHP tidak dapat mengatasi kejahatan yang berkembang dengan menggunakan internet. Kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan internet ini tidak dapat dijerat dalam KUHP karena tidak diatur sebelumnya dalam KUHP. Dalam rangka penanggulangan dan pencegahan kejahatan yang menggunakan sarana interne, pemerintah membentuk sebuah perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan teknologi informasi dan telekomunikasi, termasuk penodaan agama melalui internet. Dalam penerapan hukumnya, hakim harus memperhatikan asas-asas hukum yang ada, salah satunya ialah Asas lex posterior derogat lex priori yaitu asas yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang lama.en_US
dc.publisherUNEJen_US
dc.relation.ispartofseriesArtikel Ilmiah Mahasiswa;
dc.subjectKejahatan Melalui Interneten_US
dc.subjectPenodaan Agamaen_US
dc.subjectInformasi dan Transaksi Elektroniken_US
dc.titleKAJIAN YURIDIS MENGENAI PENODAAN TERHADAP AGAMA MELALUI INTERNET (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MUARO NOMOR 45/PID.B/2012/PN.MR)en_US
dc.typeArticleen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • SRA-Law [296]
    Koleksi Artikel Hasil Penelitian Mahasiswa S1 Bidang Hukum (FH)

Show simple item record