Kebijakan Akselerasi Pengembangan Kawasan Wisata Using Berbasis Democratic Governance Di Kabupaten Banyuwangi

Abstract

Penelitian ini dilakukan dalam skema multiyears (4 tahun), dan ini merupakan usulan tahun ke 1 (pertama) dengan keluaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah teridentifikasi potensi permintaan kepariwisataan, kesiapan obyek atraksi wisata, dan kondisi infrastruktur sebagai daya dukung pengembangan kawasan wisata Using. Metode yang dipergunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya melalui analisis dokumen, wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus (FGD). Hasil penelitian menyatakan bahwa Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi kebudayaan yang memiliki daya tarik bagi wisatawan yaitu kebudayaan suku Using. Kebudayaan Osing di Kabupaten banyuwangi tersebar di beberapa kecamatan, namun yang masih kuat dalam menjaga tradisi osing adalah Desa Kemiren Kecamatan Glagah. Oleh karena pada tahun 1995 desa kemiren ditetapkan sebagai destinasi wisata yang menjadikannya sebagai Desa wisata/ Kawasan wisata using. Desa Wisata Kemiren sangat tepat untuk menjadi kawasan wisata Osing karena memiliki banyak potensi keunikan kebudayaan baik kesenian dan tradisi yang menggambarkan masyarakat Osing, serta desa kemiren juga lokasinya sangat strategis karena bagian dari rute kekawasan Wilayah Pengembangan Pariwisata I Utama yaitu Kawasan ijen. Potensi Wisata osing di Desa Kemiren sangat besar namun yang mampu dikemas dalam atraksi wisata osing dengan nilai daya tarik wisata dan marketable hanya di empat tempat yaitu : Anjungan / Taman Rekreasi desa Osing, Sanggar Genjah Arum, Sanggar Barong Lancing sapu Jagat, Sanggar barong Tresno Budoyo. Selebihnya menjadi ritual-ritual adat masyarakatnya, diadakan di waktu-waktu tertentu artinya tidak mesti bisa dinikmati wisatawan setiap saat. Dalam pengembangan wisata Osing berjalan sendiri-sendiri dan memungkinkan terjadinya miscommunication antar berbagai pihak, akibatnya pengembangan potensi wisata tersebut tidak mampu berjalan optimal karena dalam kebijakan pengembangan wisata terutama wisata budaya osing masih menempatkan pemerintah sebagai actor dominan, artinya pelibatan stakeholder diluar pemerintah terutama masyarakat masih kurang. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Banyuwangi masih perlu untuk dimaksimalkan pengembangan wisata osing menjadi produk wisata yang marketable, ini dapat dilakukan dengan pemerintah membuat kebijakan pengembangan wisata osing yang memuat pembagian peran yang jelas antar stakeholders serta relasi dan kelembagaan yang jelas dalam pengembangan wisata tersebut.