KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN

Abstract

Undang-undang tentang Perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang- undang Nomor: 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor: 1), sebenarnya termasuk dalam kelompok peraturan-peraturan hukum administratif. Pada umumnya, yang sering ditulis dalam beberapa literatur adalah peraturan- peraturan hukum administratif yang bersanksi pidana (hukum pidana administrasi), seperti misalnya antara lain: Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal; Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor: 10 Tahun 1998. Namun, kali ini yang semula dalam Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 tidak diatur mengenai ketentuan pidananya, ternyata dalam perkembangannya sudah dirasa perlu atau penting untuk mencantumkan ketentuan pidana dalam Undang-undang tentang Perkawinan yang akan datang. Hal itu ditunjukan sehubungan dengan adanya Rancangan Undang- undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974, yaitu sebagaimana yang diusulkan oleh Badan Legislasi DPR-RI.