ADMINISTRASI PENGELOLAAN PIUTANG MACET BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 49 TENTANG PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JEMBER

Abstract

Diperlukan standard operating procedure (SOP) sebagai alat mengukur kinerja terutama dalam hal kejelasan proses kerja di lingkungan organisasi. Untuk mengetahui dan memahami administrasi pengelolaan piutang macet berdasarkan undang-undang nomor 49 tentang Panitia Urusan Piutang Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kabupaten Jember. SOP piutang negara terdiri dari : surat penyerahan, (SP3N) surat penerimaan pengurusan piutang negara, surat panggilan, (PJPN) penetapan jumlah piutang negara, (SP) surat paksa, (SPS) surat perintah sita, (SPPBS) surat perintah penjualan barang sitaan. Oleh sebab itu dengan adanya SOP (Standar Operating Procedure) akan sangat membantu pihak PUPN ( Panitia Urusan Piutang Negara) dalam memproses BKPN ( Berkas Kasus Piutang Negara). Pada pelaksanaan pengelolan piutang negara milik PT. BNI (persero) Tbk Cabang Banyuwangi. Saya membantu meresume berkas kasus piutang negara, memverifikasi berkas kasus piutang negara serta jumlah utang, yang nantinya akan diserahkan kembali kepada PT. BNI (persero) cabang Banyuwangi.