KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA (JPN) DALAM PENGEMBALIAN ASET (ASSET RECOVERY) PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANAH HUKUM PERDATA

Abstract

Indonesia telah membuat Rancangan Undang Undang tentang Perampasan Asset berupa naskah akademis yang diketuai oleh DR Ramelan, SH. MH mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebagai tindak lanjut dari UNCAC 2003 terhadap kekosongan hukum dalam hal perampasan asset, disamping itu Kejaksaan mempunyai kewenangan di bidang Perdata berdasarkan Undang Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. sehingga dalam tulisan ini penulis mengusulkan agar kewenangan untuk melakukan gugatan terhadap asset diatur secara tegas sebagaimana kewenangan tersebut juga diberikan sebagaimana di beberapa Negara. Kiranya tulisan ini sabagai bahan rekomendasi bagi Kejaksaan R.I. terhadap kewenangannya untuk melakukan gugatan terhadap asset pelaku tindak pidana korupsi dengan menggunakan gugatan In Rem.