KAJIAN YURIDIS PEMBENTUKAN PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Abstract

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa ; Pembentukan pemerintahan daerah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada prinsipnya tidak lepas dari sejarah panjang negara kesatuan Republik Indonesia. Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta diakui oleh konstitusi dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan saat ini diatur dengan Undang Undang No.13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta salah satunya dalam pembentukan pemerintahan daerah. Pemerintahan Daerah DIY adalah pemerintahan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah DIY dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY. Dalam hal kepemimpinan Sri Sultan Hamengku Buwono selain sebagai pemimpin budaya tertinggi di Kasultanan, menjabat sebagai Gubernur Kepala DIY. Sri Paduka Paku Alam selain sebagai pemimpin budaya tertinggi Kadipaten, menjabat sebagai Wakil Gubernur Kepala DIY. Penetapan Sri Sultan dan Paku Alam sebagai Gubernur dan wakil Gubernur (tanpa pemilihan langsung) diatur dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 merupakan ketentuan hukum pengecualian yang tidak bertentangan dari ketentuan Pasal 6 dan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945. Gubernur DIY bertanggung jawab kepada DPRD.