PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KECAMATAN MAYANGAN KOTA PROBOLINGGO (STUDI TENTANG PELAYANAN PEMBUATAN KTP, KK, DAN REKOMENDASI IJIN GANGGUAN/ HO)

Abstract

Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat, meskipun pelayanan yang diberikan masih belum memuaskan masyarakat karena seringkali cenderung berbelit-belit, membutuhkan waktu yang lama, dan banyaknya biaya pungutan sehingga mengakibatkan pelayanan yang diberikan terkesan tidak efektif dan efisien. Terkait dengan masalah tersebut pelayanan publik dipilih sebagai sektor strategis untuk mewujudkan good governance. Pemerintah sebagai penyelenggara utama pelayanan publik harus menerapkan prinsip-prinsip good governance da lam melayani kebutuhan pubik. Kebijakan Pemerintah Kota Probolinggo yang dimulai pada tahun 2006 sebagai tahun peningkatan pelayanan publik. Sedangkan pada tahun 2010 semua satuan kerja atau instansi diwajibkan untuk menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP). Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendeskripsikan penerapan good governance dalam pelayanan publik di Kantor Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dengan fokus penelitian yaitu pelayanan pembuatan KTP, KK, dan rekomendasi Ijin Gangguan/ HO. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif data kualitatif. Penelitian ini menggunakan kriteria informan menurut Spradley yang dipilih dengan teknik purpossive sampling. Lokasi penelitian berada di Kantor Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain observasi partisipatif pasif, wawancara langsung, dan dokumentasi. Peneliti juga menggunakan triangulasi sebagai teknik menguji keabsahan data yaitu memadukan semua teknik pengumpulan data yang dipakai antara lain observasi, wawancara langsung, serta dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Dari hasil penelitian, diperoleh hasil bahwa penerapan good governance dalam pelayanan publik di Kantor Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo masih belum optimal meskipun telah disusun Standar Pelayanan Publik (SPP) yaitu kurangnya sosialisasi informasi kepada masyarakat secara luas dimana masyarakat masih ada yang belum mengetahui prosedur dan biaya pelayanan. Akibatnya, masyarakat meminta bantuan kepada calo. Masih rendahnya akuntabilitas pegawai. Serta tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam memberikan masukan atau sarannya terhadap proses penyelenggaraan pelayanan yang telah diberikan.