ANALISIS KEPATUHAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI DINAS PEKERJA UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN JEMBER

Abstract

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib melaksanakan akuntansi terhadap transaksi ekonomi yang terjadi pada bagiannya, sehingga menghasilkan laporan keuangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pekerja Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Jember sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 13/2006 yang direvisi oleh Permendagri 59/2007 tentang pengelolaan keuangan daerah, Permendagri 55/2008 tentang penatausahaan bendahara dan tata cara penyampaiannya dan Peraturan Pemerintah No. 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif. Penulis menggunakan wawancara dan studi dokumentasi untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pekerja Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Jember dalam hal perencanaan dan penganggaran sudah sesuai dengan Permendagri 13/2006 yang direvisi oleh Permendagri 59/2007. Penatausahaan pada Dinas Pekerja Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Jember masih belum patuh pada Permendagri 13/2006 yang direvisi oleh Permendagri 59/2007 dan Permendagri 55/2008. Pencatatan dan pelaporan keuangan pada Dinas Pekerja Umum Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Jember masih belum patuh pada Peraturan Pemerintah No. 24/2005.