PENGARUH POLITIK ETIS TERHADAP PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI INDONESIA TAHUN 1901 - 1942

Abstract

Diterapkannya Politik Etis (Etische Politiek) di awal abad ke - 20 M sering dianggap sebagai awal kondisi yang membukakan kesadaran berbangsa bagi rakyat Indonesia. Politik Etis kolonial Belanda ini awalnya tatkala dirumuskan menimbulkan sikap pro dan kontra, baik di kalangan para intelektual, politisi dan rohaniawan (kalangan gereja) di Belanda. Ada sebagian yang menentang di parlemen Belanda, namun di lain pihak ada yang mendukung program ini yang mereka anggap sebagai sesuatu yang „manusiawi‟ atau bahkan sebagai „kewajiban moral‟ terhadap rakyat Indonesia. Terlepas dari masalah pro dan kontra tersebut, setelah Ratu Wilhelmina mengeluarkan pidato di Staten General pada tahun 1901, maka mulailah berlaku Politik Etis tersebut di lapangan secara nyata. Sebelum tahun 1901 politik Belanda semata-mata mementingkan tuntutan ekonomi, yang karena itu penghisapan kekayaan terhadap Indonesia sama sekali tidak memperhitungkan rakyat Indonesia. Dengan adanya pidato Ratu Wilhelmina tersebut dimungkinkan ada keseimbangan antara unsur menjajah dengan unsur memiliki „kewajiban moral‟ itu. Jabaran Politik Etis itu oleh Van Deventer dikonsepsikan dalam wujud irigasi, edukasi dan transmigrasi. Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimanakah kebijakan Politik Etis di bidang pendidikan? (2) Bagaimanakah Pengaruh kebijakan Politik Etis terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia ? Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk: (1) Untuk mengkaji serta mendeskripsikan secara mendalam kebijakan Politik Etis di bidang pendidikan, (2) untuk mengkaji serta mendeskripsikan secara mendalam Pengaruh viii

kebijakan Politik Etis dalam bidang pendidikan terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah politik (historical political approach) untuk mempermudah dalam menganalisis data, sedangkan teori yang digunakan adalah teori kebijakan sosial untuk menganislisis kebijakan politik etis khususnya dibidang pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah Kolonial Belanda. Peneliti juga menggunakan metode sejarah yang meliputi empat tahap yaitu: (1) Heuristik, (2) Kritik, (3) Interpretasi, dan (4) Historiografi. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah (1) Perkembangan pendidikan di Indonesia mendapat tahapan baru menjadi lebih progresif ketika memasuki tahun 1901, Van Deventer dengan triloginya “transmigrasi, irigasi dan pendidikan”. Khusus pada bidang pendidikan yaitu dengan pemberian pendidikan barat diterapkan sebanyak mungkin bagi pribumi, Pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan, dengan sistem penjenjangan yang mulai terarah. (2) Pengaruh dari implementasi pendirian dan perluasan pendidikan tersebut ialah memunculkan kaum Intelektual Indonesia yang terbagi atas dua golongan, golongan pertama yang bekerja dalam struktur aristrokrasi pemerintah Kolonial, sedangkan golongan kedua bergerak diluar struktur pemerintah dengan perjungan melalui aksi politik dan pendidikan. Sedangkan pengaruh lain yaitu adanya Mobilitas Sosial sehingga menjadikan pendidikan sebagai simbol prestise untuk meningkatkan status sosial dalam masyarakat. Saran penulis dalam penelitian ini : (1) Bagi pemerintah, sesuai dengan dasar Negara Indonesia pada Pembukaan Undang - Undang Dasar 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, hendaknya pendidikan sebagai sektor yang paling penting harus mendapatkan porsi perhatian yang lebih, baik kebijakan mengenai anggaran maupun proses pengajarannya. (2) Bagi dunia pendidikan khususnya para pendidik, hendaknya memegang teguh etika pendidikan, (3) Bagi generasi penerus, hendaknya lebih mengaplikasikan rasa keingintahuannya dengan meningkatkan kegiatan belajarnya.