EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PEMUTIHAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR ( PKB) (Studi Impl ementasi Peraturan Gubernur No. 112 Tahun 2010 di Uni t Pel aksana Tekni s ( UPT) Di nas Pendapat an Provi ns i Jawa Ti mur Jember)

Abstract

Besarnya angka tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan rendahnya kesadaran wajib pajak melakukan proses Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan masalah yang harus diperhatikan secara serius oleh pemerintah provinsi Jawa Timur. Di Jember jumlah potensi tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahun 2006-2010 tercatat meningkat setiap tahunnya mencapai 59.844 obyek dan Rp 21.855.764.225 tunggakan. Rendahnya kesadaran wajib pajak untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta melakukan Balik Nama Kendaraan Bermotor mendorong pemerintah untuk menyusun kebijakan berupa Peraturan Gubernur No.112 Tahun 2010 tentang Pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Tujuan dari kebijakan ini adalah mendorong kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, meringankan beban masyarakat Jawa Timur dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mendorong wajib pajak melakukan proses Balik Nama Kendaraan Bermotor serta mengurangi jumlah tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pelaksanaan kebijakan Pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember harus dilaksanakan secara efektif sesuai dengan petunjuk teknis yang ada. Disini peneliti melihat efektifitas pelaksanaan kebijakan Pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan dan hasil akhir dari kebijakan. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana efektifitas pelaksanaan Pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Studi Implementasi Peraturan Gubernur No. 112 Tahun 2010 di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember)?”. Dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif sebagai desain penelitian karena sesuai dengan kondisi dilapangan. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah pelaksanaan Koordinasi dengan instansi terkait pada Kantor Bersama Samsat, Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, wajib pajak, beserta aparat di Kabupaten/kota, Memberikan penjelasan, pengarahan, bimbingan dan pembinaan kepada semua staf di masing-masing UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur dan Melaporkan terhadap permasalahan yang timbul bila tidak dapat dipecahkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis serta menganalisis hasil pencairan tunggakan PKB. Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember, SAMSAT Teratai Jember dan SAMSAT Dr. Soebandi Jember. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling untuk menentukan informan. Adapun informan dalam penelitian ini, adalah: Kepala UPT, dan Kasi Pembayaran dan Penagihan UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember; Administrasi Pelaksana (Adpel), staf kasir Kantor Bersama SAMSAT Dr. Soebandi dan SAMSAT Teratai Jember serta wajib pajak. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi;wawancara tidak terstruktur; dokumentasi; dan studi kepustakaan. Untuk teknik keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi dengan sumber. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data dari Miles and Huberman. Dengan menggunakan metodologi penelitian di atas, hasil penelitian tersebut adalah dari 4 kegiatan yang diteliti penulis dan hasil akhir kebijakan, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan dan hasil pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor cukup efektif.