KEGAGALAN TNI DALAM MEMBANGUN DEMOKRASI DI INDONESIA TAHUN 1966-1997

Abstract

Salah satu peran TNI di Indonesia adalah untuk menyongsong pembangunan demokrasi. Namun, peran tersebut gagal TNI laksanakan karena TNI terlalu jauh memasuki panggung perpolitikan nasional. Keterlibatan TNI dalam politik sebenarnya mengakat kuat sejak jaman perang kemerdekaan. Kemudian peran politik militer tersebut berada pada posisi klimaks pada masa pemerintahan Soeharto (Orde Baru) dengan mendayagunakan dwifungsi ABRI sebagai penopang utama penyelenggaraan pemerintahan. Dengan Dwifungsi ABRI ini militer semakin jauh masuk dalam politik, dan juga sosial ekonomi sehingga melanggar norma-norma perpolitikan di Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah : (1) Apa yang melatarbelakangi keterlibatan TNI dalam politik Nasional Indonesia?; (2) Bagaimana Implementasi Politik TNI/ABRI dalam Membangun Demokrasi di Indonesia Tahun 1966-1997?; Bagaimana dampak keterlibatan TNI/ABRI dalam politik, bagi pembangunan Demokrasi di Indonesia? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji latar belakang keterlibatan militer dalam politik Nasional Indonesia; mengkaji dan menganalisis Implementasi Politik TNI/ABRI dalam Membangun Demokrasi di Indonesia Tahun 1966-1997; serta mengkaji dan menganalisis dampak dari keterlibatan TNI/ABRI dalam politik, bagi pembangunan Demokrasi di Indonesia. Hasil Penelitian diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah kajian tentang peran TNI dalam Membangun Demokrasi di Indonesia Khususnya pada masa Orde Baru. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sejarah dengan langkah-langkah heuristik, kritik, intreprestasi dan historiografi.. Penulis melaksanakan penelitian kurang lebih selama dua bulan dengan studi literatur, sehingga tempat penelitiannya di perpustakaan. Adapun perpustakaan yang digunakan adalah: (1) Lab HMP Kelamas (Porgram Studi Sejarah); (2) Perpustakaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember; (3) Perpustakaan Pusat Universitas Jember, (4) Perpustakaan Fakutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember; serta (5) Perpustakaan milik Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Jember (Jawa Timur). Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan tiga faktor pendorong latar belakang masuknya militer Indonesia dalam politik yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor Internal diantaranya: (1) Para perwira intervensionis didorong motivasi membela atau memajukan kepentingan militer.(2) Membela nilai-nilai dan aspirasi kelas menengah darinya mereka berasal, (3) Profesionalisme militer meyebabkan perwira-perwira percaya bahwa mereka mampu dari segi kepemimpinan nasional dibandingkan kelompok sipil, dan (4) Intervensi militer dalam politik sebagai sebab ambisi pribadi perwira yang harus wibawa dan haus kekuasaan. Adapun faktor eksternalnya adalah: (1) Sebagai akibat dari struktur politik masyarakat yang masih rendah dan rentan, (2) Kegagalan sisten politik dari kelompok sipil yang memerintah atau kelompook sipil dipandang tidak mampu memberikan jaminan tertib politik dan stabilitas dan politik, (3) Kelompook sipil dianggap tidak mampu dala melakukan modernisasi ekonomi, (4) Terjadinya disintegrasi nasional. Sedangkan faktor penyebab masuknya TNI dalam politik pada masa Orde Baru antara lain: (1) Momentum pemberontakan PKI dan balas jasa kepada militer, (2) persepsi atas kegagalan pemerintahan sipil, (3) menjaga stabilitas sebagai faktor utama pembangunan ekonomi, (4) upaya soeharto mempertahankan kekuasaan, ketaatan serta hasrat kekuasaan perwira, dan (5) memperjuangkan kepentingan militer sendiri. Dipandang dari konsep Dwifungsi, UUD 1945 dan konsep demokrasi, keikutsertaan TNI dalam politik bisa dibenarkan sebagai semangat pengabdian tetapi lingkupnya dibatasi agar tidak mengganggu supremasi sipil. Namun dalam prakteknya pada masa Orde Baru militer terlalu jauh masuk dalam politik. Hal ini menyebabkan hilangnya hak politik sipil dalam negara yang seharusnya menjadi syarat mutlak pemerintahan demokratis. Disinilah penyebab kegagalan TNI Orde Baru dalam rangka ikut menegakkan demokrasi diIndonesia.