ANALISIS STRUKTUR PENERIMAAN DAERAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2000-2009Yuni Hilwati

Abstract

Bergulirnya beberapa regulasi kebijakan terkait penerapan desentralisasi di Indonesia memberikan dampak pada kondisi keuangan daerah. Potensi yang beragam di masing-masing daerah menjadi tantangan tersendiri bagi negara untuk dapat memeratakan pertumbuhan nasional dengan mengurangi ketimpangan pertumbuhan ekonomi daerah. Konsepsi desentralisasi mencoba menjadi alternatif untuk menjawab masalah klasik tersebut. Desentralisasi fiskal merupakan salah satu komponen penting dalam konsepsi desentralisasi. Oleh karenanya, mekanisme desentralisasi tersebut secara langsung berdampak pada struktur penerimaan daerah di tingkat kabupaten dan kota. Dengan adanya paradigm tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh preskripsi dari struktur penerimaan daerah dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi dalam hal ini menggunakan PDRB sebagai indikator dari pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, sebagai gambaran dari implikasi yang ditimbulkan oleh undang-undang otonomi daerah yang terus mengalami perkembangan. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Jembrana dengan menggunakan dua pendekatan yaitu deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder melalui studi dokumen terkait kebijakan penganggaran daerah. Pada pendekatan kuantitatif menggunakan analisis regresi sebagai analisis kausal antar Pendapatan Asli Daerah (PAD) beserta komponen penyusunnya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikator pertumbuhan ekonomi. Data yang digunakan adalah data runtut waktu (time series) tahun 2000.1 sampai dengan 2009.12. Data diperoleh dari beberapa sumberyaitu Laporan Tahunan Pemerintah Kabupaten Jembrana untuk periode 2000 sampai 2009, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jembrana, Biro Pusat Statistik Kabupaten Jembrana, Situs internet dan studi pustaka lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur penerimaan daerah Kabupaten Jembrana masih didominasi oleh dana perimbangan dari pemerintah pusat. Sementara itu, PAD sebagai penerimaan asli daerah mengalami peningkatan secara signifikan tiap tahunnya. Walaupun besarnya lebih rendah dibandingkan dengan besarnya transfer pemerintah pusat. Secara umum penerimaan daerah mengalami peningkatan sejak diterapkannya sistem desentralisasi. Peningkatan tersebut dilakukan dengan melakukan efisiensi pada realisasi pengeluaran pemerintah daerah, sehingga tercapai optimalisasi anggaran tiap tahunnya. Sementara itu, mengkaji lebih dalam pada komponen penyusun PAD Kabupaten Jembrana yang terdiri dari tiga komponen besar yaitu pajak daerah dan Retribusi Daerah, laba BUMD dan penerimaan lain-lain yang sah, diperoleh hasil bahwa terdapat dominasi komponen penerimaan lain-lain dalam sepuluh tahun terakhir ini. Pajak dan retribusi daerah sebagai komponen penerimaan asli daerah dalam pelaksanaannya belum mencapai optimalisasi sehingga kontribusi pajak masih tergolong rendah. Di samping itu, retribusi daerah pada tahun 2000 dan 2001 merupakan komponen yang paling mendominasi dalam PAD Kabupaten Jembrana. Namun pada tahun selanjutnya mengalami penurunan. Melalui sudut pandang keuangan, dapat diketahui rasio penerimaan daerah dalam hal ini adalah rasio PAD dalam pembentukan PDRB Kabupaten Jembrana tahun 2000-2009. Perkembangan rasio PAD dalam pembentukan PDRB memperlihatkan trend yang semakin meningkat. Secara umum terlihat bahwa rasio PAD terhadap PDRB mengalami kenaikan tiap tahunnya. Ini menunjukkan PAD memiliki pengaruh yang semakin menguat dalam pembentukan PDRB kabupaten Jembrana. Fakta tersebut dikuatkan dengan hasil analisis kausal yang membuktikan adanya pengaruh antara penerimaan daerah terhadap PDRB baik secara keseluruhan dan komponen-komponen penyusun penerimaan daerah. Hubungan antara PDRB dengan pajak daerah merupakan hubungan secara fungsional, karena pajak daerah sebagai komponen PAD merupakan fungsi dari PDRB, yaitu dengan meningkatnya PDRB akan menambah penerimaan pemerintah dari pajak daerah.