DAMPAK UU NO 36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK, PERSEPSI WAJIB PAJAK, DAN NPWP DI LUMAJANG

Abstract

ABSTRAKSI Sektor perpajakan merupakan sumber penerimaan Negara Indonesia yang terbesar. Dari penerimaan pajak tersebut pembangunan di Indonesia sudah semakin maju dan dapat dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Hal ini di dukung dengan tujuan pemerintah untuk meningkatkan pengembangan infrastruktur di Indonesia. Undang-undang perpajakan yang baru yaitu UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan membawa dampak terhadap penerimaan sektor pajak, jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan dan Orang Pribadi, persepsi Wajib Pajak Badan, dan persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Lumajang. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Lumajang yang membandingkan penerimaan pajak pada periode waktu dua tahun sebelum dan dua tahun sesudah berlakunya undangundang

yang baru tersebut, jumlah pemegang NPWP di Kabupaten Lumajang pada periode waktu dua tahun sebelum dan dua tahun sesudah berlakunya undangundang

yang baru, menjabarkan persepsi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri di Kabupaten Lumajang terhadap keberadaan undang-undang yang baru, dan persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri di Kabupaten Lumajang terhadap keberadaan undang-undang yang baru. Hasil penelitian ini adalah UU No. 36 Tahun 2008 menyebabkan penerimaan pajak pemerintah mengalami kenaikan, jumlah NPWP meningkat, Wajib Pajak Badan merasakan peningkatan tarif pajak tetapi mudah dalam melakukan perhitungan, dan Wajib Pajak Orang Pribadi berpendapat bahwa undang-undang yang baru lebih menguntungkan.