ANALISIS KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH KABUPATEN JEMBER PADA ERA OTONOMI DAERAH TAHUN 2001-2009

Abstract

Dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, secara prinsip mengubah hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menganut sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi. Namun, meskipun undang-undang mengenai otonomi daerah disahkan pada tahun 1999, undang-undang mengenai otonomi daerah itu berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2001 di Indonesia. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mengharapkan pemerintah daerah mampu menciptakan kemandirian yang lebih besar dalam keuangan daerah, oleh sebab itu salah satu ukuran kemampuan daerah untuk melaksanakan otonomi terletak pada besarnya peranan PAD yang mampu dicapai oleh daerah tersebut. Besarnya PAD yang mampu dicapai oleh daerah tersebut sangat menentukan kinerja keuangan daerah karena PAD dapat dikatakan sebagai salah satu penerimaan daerah yang mampu menciptakan kemandirian daerah. PAD yang semakin besar akan menyumbangkan kontribusi yang besar pula terhadap APBD, hal tersebut menunjukkan bahwa daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang, sebaliknya apabila kontribusi PAD terhadap APBD yang dimiliki oleh daerah tersebut relatif kecil maka akan sulit bagi daerah tersebut untuk melaksanakan proses pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan secara privasi dan mandiri tanpa adanya dukungan dan bantuan dari pihak lain terutama pemerintah pusat dan provinsi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar derajat kemandirian fiskal Kabupaten Jember pada era otonomi daerah serta menganalisis pengaruh PDRB terhadap kemandirian fiskal di Kabupaten Jember pada era otonomi daerah. Penelitian ini menggunakan data sekunder (time series) dari tahun 2001 s/d 2009. Data ini dianalisis dengan metode deskriptif dan analisis regresi sederhana. Dari penelitian ini didapatkan hasil sebagai berikut: bahwa tingkat ketergantungan fiskal antara Kabupaten Jember dengan pemerintah pusat masih cukup besar, hal ini di tandai dari proporsi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap total penerimaan daerah (TPD) sebesar 70,21%. Disisi lain kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) maupun bagi hasil pajak dan bukan pajak (BPHBP) terhadap TPD sangat rendah yaitu masing sebesar 7,30% dan 12,36%. Dengan demikian secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kemandirian keuangan daerah Kabupaten Jember pada era otonomi daerah ditinjau dari derajat desentralisasi fiskal dinilai masih kurang. Selanjutnya dari hasil regresi diperoleh bahwa PDRB mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian fiskal di Kabupaten Jember pada era otonomi daerah. Hal ini sesuai dengan pendapat Peacok dan Wiseman dalam kaitannya dengan perkembangan PDRB yang semakin meningkat akan menyebabkan perkembangan ekonomi daerah juga meningkat, sehingga berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Dengan meningkatnya penerimaan pajak tersebut menyebabkan pendapatan daerah juga meningkat (Mangkoesoebroto, 1999:173). Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu Purbayu Budi Santosa dan Retno Puji Rahayu (2005) di Kabupaten Kediri, dan Evi Adriani dan Sri Indah Handayani (2008) di Kabupaten Merangin. Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa PDRB berpengeruh positif dan signifikan terhadap PAD. Hal ini dapat dijelaskan bahwa di Kabupaten Jember kondisinya sama dengan kabupaten lain yang telah diteliti yaitu mengenai PDRB yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD yang dalam penelitian ini merupakan tolak ukur kemandirian suatu daerah.