FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KUDETA MILITER TERHADAP PERDANA MENTERI LAISENIA QARASE DI NEGARA REPUBLIK FIJI

Abstract

Kudeta militer pada tanggal 5 Desember 2006 terhadap pemerintahan Perdana Menteri Laesenia Qarase merupakan kudeta keempat yang terjadi di Fiji. Kudeta militer tahun 2006 memiliki kecenderungan latar belakang yang berbeda apabila ditelaah dan dibandingkan dengan kudeta-kudeta sebelumnya yang telah terjadi. Tiga kudeta sebelum tahun 2006, selalu dilatarbelakangi oleh upaya dominasi dan biasbias rasialis etnis pribumi Fiji terhadap etnis Indo Fiji. Etnis pribumi akan melakukan menggulingkan pemerintah yang berkuasa apabila etnis Indo Fiji memenangkan pemilu dan menguasai pemerintahan. Namun pada kudeta tahun 2006 terjadi hal yang berbeda. Kudeta oleh militer Fiji dilakukan terhadap pemerintahan yang dikuasai oleh etnis pribumi Fiji. Selain itu, Perdana Menteri Laesenia Qarase merupakan figur yang ditunjuk oleh militer sebagai perdana menteri sementara pasca kudeta Geroge Speight tahun 2000. Apabila ditelusuri, maka kudeta tahun 2006 merupakan ungkapan kekecewaan militer terhadap pemerintah yang dilatarbelakangi oleh berbagai peristiwa yang menyebabkan kurang harmonisnya hubungan sipil dan militer. Kurang harmonisnya hubungan sipil dengan militer, diawali oleh perseteruan antara elit politik pemerintah dengan Bainamarama. Pada tahun 2001, elit politik di kabinet pemerintahan Qaras menyatakan keberatan atas hukuman 20 tahun penjara yang diberikan oleh mahkamah militer terhadap anggota pasukan elit Fiji, dari kesatuan CRWU (Counter Revolusioner Warfare Unit) yang membangkang perintah komandannya. Komodor Frank Bainamarama sebagai komandan RFMF mengomentari ungkapan elit politk di cabinet pemerintahan Qarase sebagai ungkapan yang tidak pantas, karena ungkapan tersebut sama dengan pernyataan politis yang mempertanyakan legitimasi keputusan mahkamah militer. Perseteruan pemerintah dan militer kembali terjadi pada tahun 2003. Perdana Menteri Qarase mengajukan usulan diadakannya rekonsiliasi antar etnis di Fiji. Salah satu isi dari usulan tersebut adalah pemberian amnesti kepada para pelaku kudeta tahun 2000. Usulan Qarase ini mendapat kecaman keras dari Bainamarama sebagai pejabat tertinggi RFMF, karena maksud dan tujuan utama dari usulan tersebut adalah upaya membebaskan pelaku kudeta tahun 2000. Sikap dan komentar Bainamarama yang dianggap sering berseberangan dengan kebijakan pemerintah, melahirkan berbagai upaya untuk menyingkirkan Bainamarama dari pucuk pimpinan RFMF, seperti pengalihan tugas Bainamarama menjadi duta besar, tidak memperpanjang kontrak kerja dan penggantian pimpinan RFMF ketika Bainamarama sedang mengadakan lawatan ke luar negeri. Berbagai kebijakan, tindakan dan sikap pemerintah terhadap militer, telah memicu munculnya persepsi dikalangan militer Fiji, bahwa pemerintah merupakan ancaman terhadap legitimasi militer sebagai sebuah organisasi yang dapat menimbulkan diintegritas didalam tubuh militer. Selain itu, keterpurukan ekonomi Fiji yang kembali terjadi akibat tingginya laju inflasi telah menimbulkan instabilitas di segala bidang, baik ekonomi, sosial, politik maupun keamanan. Kudeta militer tahun 2006 memang merupakan tindakan militer yang mengambil paksa pemerintahan dari tangan sipil. Terleaps dari motif utama kudeta yaitu kekecewaan militer terhadap pemerintah. Namun perlu disadari, bahwa kudeta dapat terjadi karena adanya kesempatan militer untuk melakukan kudeta. Keterpurukan ekonomi Fiji merupakan momentum yang tepat bagi militer, untuk menjadikan keterpurukan ekonomi sebagai aspek legalitas kudeta dimata rakyat Fiji.