| dc.description.abstract | Kanada merupakan negara penandatangan pertama Protokol Kyoto tentang
perubahan iklim pada tanggal 29 April 1998 dan menjadi negara pertama pula yang
mengundurkan diri dari Protokol Kyoto pada tanggal 12 Desember 2011. Dalam
rentang waktu antara penandatanganan sampai pengunduran diri, di Kanada telah
terjadi pergantian pemerintahan yang berdampak kepada perubahan arah kebijakan
Protokol Kyoto dan kondisi politik domestik. Kondisi ini menarik untuk diteliti
dengan masalah yang menjadi titik fokusnya adalah mengapa Kanada mundur dari
Protokol Kyoto. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan
menjelaskan alasan Kanada mundur dari Protokol Kyoto.
Penelitian menggunakan metode studi literatur dalam mengumpulkan data.
Sementara untuk membantu menjawab dan menjelaskan permasalahan, penulis
menggunaan metode analisa deduktif. Dalam penelitian ini penulis melakukan
pendekatan kualitatif untuk menganalisis data yang bukan berbentuk numerik.
Sedangkan untuk dapat mengetahui dan menjelaskan alasan Kanada mundur dari
Protokol Kyoto penulis menggunakan kerangka pikir Teori Pembuatan Keputusan
William D. Coplin dan Teori Sistem Politik David Easton. Teori Pembuatan
Keputusan digunakan untuk mengetahui bagaimana aktor pembuat keputusan
mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi proses pembuatan keputusan.
Selanjutnya, untuk dapat menjelaskan strategi aktor pembuat keputusan dalam
mengimplementasikan keputusan secara prosedural penulis menggunakan Teori
Sistem Politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan Kanada mundur dari Protokol
Kyoto dilatarbelakangi sejumlah alasan. Pertama, Protokol Kyoto tidak mencakup
Amerika Serikat dan Cina sebagai negara pengemisi terbesar guna menstabilkan
konsentrasi GRK di atmosfer melalui tindakan penurunan atau pengurangan jumlah
emisi yang mengikat dalam menanggulangi masalah perubahan iklim sehingga
menjadi tidak efektif. Amerika Serikat sebagai negara Annex I bukan peratifikasi
berkontribusi sebesar 23,2 persen di tahun 1990 dan 17,9 persen pada tahun 2009
terhadap emisi global. Sementara Cina sebagai negara Non-Annex berkontribusi
sebesar 10,7 persen di tahun 1990 dan 23,7 persen pada tahun 2009 terhadap emisi
global. Sedangkan Kanada sebagai negara Annex I peratifikasi berkontribusi kecil
terhadap emisi global, yakni sebesar 2,1 persen di tahun 1990 dan 1,8 persen pada
tahun 2009.
Kedua, kondisi politik domestik. Tindakan politik luar negeri untuk mundur
dari Protokol Kyoto merupakan penerapan hak prerogatif kerajaan yang dimiliki oleh
Pemerintah Partai Konservatif. Tindakan politik luar negeri Pemerintah Partai
Konservatif untuk mundur dari Protokol Kyoto telah memenuhi prosedur hukum di
Kanada. Penerapan hak prerogatif kerajaan ini dilakukan oleh Pemerintah Partai
Konservatif dengan mempertimbangkan kebijaksanaan umum yaitu menghindarkan
keterpurukan ekonomi domestik di tengah upaya pemulihan ekonomi sebagai dampak
resesi global 2008-2009 ketika Pemerintah Partai Konservatif memiliki otoritas lebih
dari sebelumnya sebagai pemerintahan mayoritas.
Ketiga, Kanada dihadapkan pada denda sebesar US$14 milyar jika pada akhir
tahun 2012 gagal memenuhi target penurunan atau pengurangan emisi sebesar 6
persen di bawah emisi tahun 1990 pada akhir tahun 2012. Pemerintah Partai
Konservatif berkeberatan mengenai denda atas kegagalan pemenuhan target
penurunan atau pengurangan emisi mengingat kontribusi emisi Kanada menurun dari
2,1 persen di tahun 1990 menjadi 1,8 persen pada tahun 2009. Sesuai dengan agenda
kebijakan ekonomi Pemerintah Partai Konservatif untuk menghapus defisit anggaran
tahun 2014-2015 melalui pengendalian pengeluaran dan pemborosan, pembayaran | en_US |
