Konsistensi Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Universitas Jember

Abstract

Koperasi Indonesia mempunyai dasar konstitusional yang kuat, yakni UUD 1945 pasal 33 ayat 1 berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Koperasi mempunyai SHU yang dibagikan setiap tahun dari laba yang diperoleh setelah dipotong pajak. Pembagian SHU ini telah diatur dalam UU perkoperasian tahun 1967 pasal 34 ayat 1 tentang SHU. Dalam penelitian ini, rumusan masalah yang digunakan adalah bagaimana konsistensi pemanfaatan laba pada KP-RI Unej. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu ingin mengetahui konsistensi pemanfaatan SHU pada KP-RI Unej. Metode penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hal tersebut dilakukan supaya didapatkan data yang mendalam dan mempunyai tingkat kebenaran yang tinggi. Penelitian ini menggunakan metode wawancara secara mendalam, dalam penggambilan data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis domain dan taksonomi. Penggunaan domain dan taksonomi dalam penelitian ini bertujuan untuk memperjelas dan membatasi permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode induktif karena berawal dari hal yang khusus dahulu kemudian diakhiri dengan hal yang umum. Penelitian ini dilakukan di KP-RI Unej pada tanggal 20 Oktober 2012 sampai dengan 03 Januari 2013. Pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, kuisioner, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian ini adalah KP-RI Unej tidak konsisten karena pembagian SHUnya tidak sesuai dengan UU perkoperasian tahun 1967 pasal 34 ayat 1 tentang SHU yang mengatakan, bahwa SHU yang berasal dari transaksi bukan anggota harus dipisahkan dengan SHU yang berasal dari transaksi yang dilakukan oleh anggota. Pada prakteknya KP-RI Unej tidak memisahkan perolehan SHU tersebut sesuai dengan UU yang berlaku. Hal ini disebabkan karena pengurus dan anggota KP-RI Unej tidak memahami UU perkoperasian. Sehingga, seluruh keputusan akhir diserahkan ditangan anggota yang mana anggota merupakan alat terpenting dalam memajukan koperasi tanpa memahami peraturan terlebih dahulu.