PERGESERAN SIKAP POLITIK WARGA NU DI ERA KEPEMIMPINAN GUS DUR (STUDI KASUS HASIL PILKADA DI JEMBER, SITUBONDO DAN BANYUWANGI)

Abstract

Tradisi pesantren yang telah berakar dalam tubuh NU menjadikan komunitas warga NU dalam beberapa dekade tetap memegang teguh prinsip bahwa seorang kiai adalah sosok yang tidak bisa diganggu gugat oleh santrinya. Kentalnya tradisi pesantren ini di kalangan warga NU juga berpengaruh pada perilaku politik warga NU itu sendiri. Tradisi pesantren yang menganggap sosok kiai adalah yang paling benar, menggiring warga NU untuk selalu mematuhi apa yang dititahkan oleh seorang kiai. Termasuk dalam menentukan pilihan-pilihan politik, kiai memiliki pengaruh besar bagi para pengikutnya. Keterlibatannya dalam politik praktis, selain karena tuntutan idealisme untuk mengimplementasikan ajaran Islam dalam kehidupan bernegara, juga untuk mampu membaca kebutuhan masyarakat dalam bidang politik. Keterlibatan warga NU di bidang politik selama ini adalah hal yang tidak bisa dipungkiri. Ketika gerakan reformasi mampu menumbangkan rezim otoriter Orde Baru yang ditandai turunnya Soeharto dari tampuk kepemimpinan dan tampilnya BJ. Habibie sebagai presiden ketiga, disambut dengan euphoria politik yang antara lain diberikannya kebebasan bagi masyarakat membentuk partai politik (parpol). Warga NU tampaknya tak mau ketinggalan kereta politik. Mereka sadar betul kalau basis massa yang dimiliki selama ini hanya digunakan dan atau dieksploitasi oleh penguasa atau politisi-politisi lain, sementara NU selama Orde Baru terpinggirkan. Setiap keputusan politik yang dibuat oleh seorang kiai, dalam hal ini Gus Dur – baik ketika sebelum menjabat dan ketika menjabat sebagai presiden, adalah suatu kemutlakan bagi setiap warga NU untuk mematuhi dan melaksanakannya. Namun, dengan berjalannya waktu, warga NU memiliki kecenderungan merubah sikap politiknya.