PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN DENGAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (Studi Empiris Pada DPRD Pemerintah Kabupaten Jember)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah yang dimoderasi oleh variabel akuntabilitas dan transparansi kebijakan publik. Penelitian ini dilakukan pada DPRD Pemerintah Kabupaten Jember yang terdiri dari anggota dewan komisi A, komisi B, komisi C dan komisi D. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung melalui kuesioner. Pada penelitian ini terdapat 4 variabel yaitu pengawasan keuangan daerah sebagai variabel dependen, pengetahuan dewan tentang anggaran sebagai variabel independen, akuntabilitas dan transparansi kebijakan publik sebagai variabel moderasi. Instrumen pengukuran yang digunakan untuk variabel dependen terdiri dari 12 item yang diadopsi dari Isma (2007), instrumen pengukuran variabel independen terdiri 4 item yang diadopsi dari Isma (2007), sedangkan instrumen pengukuran untuk masing-masing variabel moderasi terdiri dari 5 item yang diadopsi oleh Isma (2007). Pada penelitian ini alat uji kualitas data yang digunakan yaitu uji validitas dan reliabilitas. Penelitian ini juga menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, heterokedastisitas dan multikolinieritas. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, terdapat hubungan yang positif signifikan antara variabel pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Kedua, interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan akuntabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Ketiga, interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik berpengaruh negatif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.