PENGARUH KARAKTERISTIK TUJUAN ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS PEMERINTAH (Studi Empiris pada SKPD di Kabupaten Pasuruan)

Abstract

Penetapan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999, mengenai Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua undang-undang tersebut telah merubah akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah daerah dari pertanggungjawaban vertikal (kepada pemerintah pusat) ke pertanggungjawaban horizontal (kepada masyarakat melalui DPRD). Lebih lanjut dijelaskan Mardiasmo (2002), menjelaskan bahwa salah satu fungsi anggaran yaitu sebagai alat perencanaan. Di dalam perencanaan anggaran ada beberapa karakteristik tujuan anggaran. Menurut Kenis (1979) karakteristik tujuan anggaran yaitu partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, umpan balik anggaran, evaluasi anggaran dan kesulitan sasaran anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik tujuan anggaran terhadap akuntabilitas pemerintah. Sampel menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria pernah ikut dalam penyusunan anggaran minimal 1 (satu) kali. Metode pengumpulan data melalui kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan, hipotesis pertama: partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah. Hipotesis kedua: kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah. Hipotesis ketiga: Umpan balik anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah. Hipotesis keempat: Evaluasi anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah. Hipotesis kelima: Kesulitan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah.