| dc.description.abstract | Disahkannya Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah, dan Undang-Undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, secara prinsip mengubah hubungan
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menganut sistem sentralisasi
menjadi sistem desentralisasi. Namun, meskipun undang-undang mengenai otonomi
daerah disahkan pada tahun 1999, undang-undang mengenai otonomi daerah itu
berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2001 di Indonesia. Dalam pelaksanaannya,
Pemerintah Daerah diharapkan dapat mampu lebih mandiri dalam melaksanakan
kegiatan perekonomiannya, yaitu mengenai masalah pembangunan daerah yang tidak
lagi bergantung pada Pemerintah Pusat, pembangunan yang mandiri tentunya tidak
lepas dari masalah dana pembangunan itu sendiri, daerah harus memiliki kewenangan
dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan
menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahnya, oleh sebab itu ketergantungan pada pemerintah
pusat harus seminimal mungkin, agar PAD menjadi bagian sumber keuangan terbesar
sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar. Tujuan penelitian ini adalah
untuk menganalisis pengaruh PDRB, jumlah penduduk, dan inflasi di Kabupaten
Jember selama otonomi daerah berlangsung.
Jenis penelitian ini adalah penelitian eksplanatory research, yaitu penelitian
untuk menguji hubungan atau pengaruh antar variable yang dihipotesiskan, dan
model analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Data yang
dianalisis yaitu data sejak awal dilangsungkannya otonomi daerah yaitu awal tahun
ix
2001 hingga tahun terakhir dimana data dipublikasikan melalui kantor Badan Pusat
Statistik (BPS) Kabupaten Jember yaitu tahun 2009.
Perkembangan perekonomian Kabupaten Jember di era otonomi daerah yaitu
dari tahun awal dimulainya otonomi pada tahun 2001 hingga tahun 2009 cenderung
mengalami peningkatan, dari hasil analisis yang telah dilakukan diketahui bahwa
PDRB, jumlah penduduk, dan inflasi secara bersama-sama mempunyai pengaruh
positif dalam jangka panjang terhadap PAD Kabupaten Jember. PDRB dan jumlah
penduduk dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keduanya adalah variabel
ekonomi yang pengaruhnya signifikan terhadap PAD Kabupaten Jember, namun
inflasi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan di Kabupaten Jember walau
masih menunjukkan pengaruh yang positif terhadap PAD. Kesimpulan dari penelitian
ini yaitu PDRB dan jumlah penduduk di Kabupaten Jember sama dengan
Kabupaten/Kota yang lain bahwa kedua variabel ekonomi tersebut berpengaruh
signifikan terhadap PAD, namun kondisi yang berbeda dengan Kabupaten/Kota lain
yaitu pada inflasi, bahwa variabel tersebut pengaruhnya tidak signifikan terhadap
PAD, hal tersebut bisa jadi dikarenakan kondisi perekonomian daerah yang berbeda
seperti perbedaan besarnya penerimaan PDRB, dan perbedaan jumlah penduduk,
sehingga adanya perubahan tingkat inflasi dapat memiliki pengaruh yang berbedabeda
pada perekonomian setiap daerah. Serta juga bisa jadi dikarenakan perbedaan
jumlah data yang dianalisis, sebab dalam penelitian ini yaitu meneliti faktor-faktor
yang mempengaruhi PAD hanya pada saat otonomi daerah berlangsung. Namun hasil
yang menunjukkan angka positif dalam penelitian ini tetap membuktikan kesesuaian
dengan teori bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap PAD. | en_US |
