NALISIS KEMAMPUAN DAN EFEKTIFITAS KEUANGAN DAERAH EMPAT KABUPATEN DI PULAU MADURA DALAM ERA OTONOMI DAERAH

Abstract

Kegiatan otonomi daerah dalam pelaksanaannya memerlukan dukungan dari sumber pembiayaan yang memadai. Disadari bahwa sumber-sumber penerimaan antar satu daerah dengan daerah lainnya sangat beragam sehingga tidak tertutup kemungkinan ada beberapa daerah akan menghadapi kesulitan dalam menyelenggarakan tugas otonomi daerah. Keadaan beberapa daerah yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan otonomi daerah mendorong adanya dua permasalahan yang diperkirakan akan muncul yaitu kemampuan keuangan daerah dan tingkat efektifitas keuangan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah, peta kemampuan keuangan daerah dan efektifitas keuangan daerah berdasarkan kinerja PAD pada empat kabupaten di Pulau Madura yaitu Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Penelitian ini menggunakan metode statistika deskriptif dengan data sekunder berupa realisasi PAD, total belanja daerah, dan target penerimaan PAD yang dimulai pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2009 karena pada tahun tersebut menunjukkan waktu pada saat otonomi daerah mulai dilaksanakan oleh empat kabupaten di Pulau Madura. Analisis yang digunakan terdiri atas: (1) analisis kemampuan keuangan daerah dengan melakukan perhitungan nilai share (kemampuan PAD dalam membiayai total belanja daerah), dan perhitungan nilai growth (pertumbuhan PAD); (2) melakukan pemetaan kemampuan keuangan daerah dengan metode kuadran yang nilainya berdasarkan nilai share dan growth; (3) analisis rasio efektifitas untuk ix

menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD dari target yang telah ditentukan. Selama era otonomi daerah empat kabupaten memiliki nilai share (kemampuan PAD dalam membiayai belanja daerah) positif yang rendah yaitu sekitar 15% dari seluruh penerimaan daerah dan nilai growth (pertumbuhan PAD) antara positif dan negatif. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan daerah empat kabupaten masih berasal dari sumber lainnya seperti dari pemerintah pusat dan pertumbuhannya tidak dapat di kontrol sepenuhnya oleh pemerintah daerah yang menggambarkan PAD empat kabupaten di Pulau Madura memiliki kemampuan yang rendah dalam membiayai belanja daerah. Hasil nilai share dan growth selanjutnya di tranformasikan dalam peta kemampuan keuangan daerah dengan menggunakan metode kuadran yang memposisikan kondisi keuangan daerah secara umum empat kabupaten di Pulau Madura lebih sering berada pada kondisi paling buruk karena PAD belum memiliki peran yang besar dalam membiayai belanja daerah dan memiliki pertumbuhan PAD yang rendah sehingga daerah belum mempunyai kemampuan dalam mengembangkan sumber-sumber penerimaan keuangan daerah yang terdapat pada daerah tersebut. Bila dilihat dari efektifitas keuangan daerah, empat kabupaten di Pulau Madura berdasarkan kinerja PAD selama era otonomi daerah (tahun 2001-2009) berkisar pada kriteria sangat efektif hingga kurang efektif dengan pergerakan efektifitas keuangan daerah yang semakin menurun. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah mengindikasikan bahwa empat kabupaten belum siap untuk menghadapi era otonomi daerah karena masih tergantung pada bantuan pemerintah pusat dan menurunnya dalam menggali potensi sumber daya yang ada. Hal ini menunjukkan dua permasalahan yang diperkirakan muncul selama era otonomi daerah yaitu kemampuan dan efektifitas keuangan daerah terjadi di empat kabupaten di Pulau Madura.