KINERJA BIROKRASI DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (STUDI KASUS PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK DAN KARTU KELUARGA DI KANTOR CAMAT WULUHAN KABUPATEN JEMBER)

Abstract

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada Bab IV, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Penelitian ini menemukan bahwa Pelayanan Administrasi Kependudukan yakni KTP dan KK merupakan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil . Pelayanan Administrasi data kependudukan di kecamatan Wuluhan sebatas untuk verifikasi dan validasi data kependudukan yang masuk dari pemohon sebelum sampai ke pihak Dinas Kependudukan. Namun begitu, bukan berarti pelayanan yang diberikan kurang baik meskipun dalam pelayanan ditemukan beberapa masalah didalam pelayanan publik bidang Administrasi Kependudukan ini seperti di bawah ini: a. Dari segi efisiensi diketahui bahwa tidak adanya kepastian waktu dalam menyelesaikan pelayanan Administrasi Kependudukan. Hal ini terjadi karena penyelesaiannya berada di Kantor Catatan Sipil. Dengan demikian prosedur yang dilalui oleh masyarakat sangat panjang. b. Dari segi akuntabilitas, Pelayanan Administrasi Kependudukan dinilai masih rendah, hal ini terlihat dari penyelenggaraan pelayanan yang hanya berpedoman pada aturan juklak. Dari sini bisa dilihat bahwa kepentingan masyarakat masih belum menjadi prioritas utama. c. Dari segi responsivitas, Pelayanan Administrasi Kependudukan yang diberikan masih rendah, hal ini terlihat dari adanya keluhan dari masyarakat terhadap prosedur yang terlalu panjang. Rendahnya Kinerja Pelayanan secara umum diatas disebabkan oleh faktor rendahnya diskresi. Rendahnya diskresi menyebabkan aparat dalam memberikan pelalayanan harus menunggu keberadaan pimpinan, apabila pimpinan tidak ditempat, maka pelayanan tidak dapat dilaksanakan dan hubungan budaya paternalisme yang berkembang menyebabkan birokrasi dalam bertindak hanya berpedoman pada peraturan yang ada. Sehingga kepentingan masyarakat belum menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan pelayanan. 5.2 Saran Berdasarkan kesimpulan, maka beberapa saran yang dapat penulis sampaikan yaitu: a. Perlu adanya pelimpahan wewenang dalam pelayanan KTP dan KK oleh pemerintah Kabupaten kepada Pihak Kecamatan. Dengan demikian prosedur yang harus dilalui masyarakat akan semakin pendek dan memperkecil inefisiensi waktu dan biaya. b. Perlu adanya pelayanan yang berorientasi pada pelanggan (masyarakat). Saat ini masyarakat semakin sadar akan hak dan kewajibannya, karena itu pemerintah harus memperhatikan keluhan dan aspirasi masyarakat. c. Perlu adanya diskresi (keleluasaan bertindak), hal ini penting karena pimpinan tidak setiap saat berada dikantor. Dengan diskresi, pelayanan dapat dilaksanakan tanpa harus menunggu pimpinan dan merangsang munculnya kreativitas dalam melaksanakan pelayanan. d. Mengurangi budaya paternalisme dengan melakukan kegiatan bersifat informal. Kegiatan bulanan bersama bawahan dapat dijadikan sebagai bentuk pendekatan dan menumbuhkan rasa kebersamaan, dengan tujuan dapat memperoleh informasi dan masukan dari bawahan demi perbaikan kinerja birokrasi. e. Pemerintah Kabupaten Jember lebih tegas menegakkan aturan dan disiplin kepada petugas yang melakukan pungutan diluar ketentuan yang berlaku, demikian juga terhadap petugas yang lalai dalam melakukan tugasnya seperti meninggalkan waktu tugas sebelum jam pulang kerja. f. Dalam hal pimpinan ketika tidak berada di tempat, Camat harus mendelegasikan tanggungjawabnya kepada bawahan setingkat dibawahnya agar pelayanan tidak tertunda dengan alasan pimpinan tidak berada di tempat, hal ini sekaligus juga bentuk dari diskresi, dengan diberikan surat/nota dinas pelimpahan wewenang kepada bawahan dibawahnya meskipun pimpinan hanya 1 (satu) jam keluar dari kantor.