PELAKSANAN ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) OLEH KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (KP PBB) JEMBER

Abstract

Negara Indonesia adalah Negara yang sedang membangun. Dalam usaha pembangunan saat ini, begitu banyak upaya agar kegiatan pembangunan dapat memenuhi kebutuhan rakyat. Salah satu tujuan pembangunan yang dilakukan oleh bangsa indonesia adalah pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan yang termaktup dalam GBHN, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik materiil maupun spiritual. Sehubungan dengan itu maka efisiensi pengelolaan keuangan Negara adalah sangat penting dan harus selalu ditingkatkan. Dari sisi penerimaan Negara baik yang berasal dari pajak atau penerimaan Negara bukan pajak. Sehingga dapat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan Negara. Pajak sebagai sumber utama penerimaan Negara, perlu terus ditingkatkan sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Peningkatan kesadaran masyarakat di bidang perpajakan harus ditunjang dengan iklim yang mendukung dalam peningkatan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajiban dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pajak memiliki beberapa definisi tergantung dari sudut mana titik berat pendekatannya. Hanya saja pada hakekatnya definisi-definisi itu mempunyai arti yang sama. Menurut Prof. Dr. Soemitro, pajak adalah iuran wajib dari para penduduk kepada Negara yang cara pemungutannya berdasarkan undang-undang dan dapat dipaksakan tanpa menerima imbalan secara langsung yang berguna untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Nasional. Salah satu jenis pajak yang ada di Indonesia adalah pajak Bumi dan Bangunan. Yang dimaksud Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan memperoleh manfaat atas Bumi yang memiliki atau menguasai dan mendapatkan manfaat atas Bangunan.