MENELISIK AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL

Abstract

Akuntansi pemerintah berbasis akrual merupakan salah satu tujuan New Public Management dalam upaya mengubah administrasi publik menjadi lebih baik. Sistem akuntansi berbasis akrual memberikan banyak manfaat bagi pemerintah. Sehingga beberapa negara di dunia sedang berupaya atau telah mengaplikasikannya, tidak terkecuali Indonesia. Dalam hal ini terdapat UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004 yang mengamanahkan agar seluruh pemerintah Indonesia menyusun laporan anggaran dan laporan keuangan berbasis akrual, selambatlambatnya

pada tahun anggaran 2008. Namun saat ini Indonesia belum menerapkan basis ini, karena Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual yang merupakan pedoman dalam penyusunan laporan anggaran dan laporan keuangan baru berlaku efektif pada tahun 2010. Personil pemerintahan juga masih dalam tahap pembelajaran, sehingga target penerapan akrual diputuskan pada tahun 2015 dapat diaplikasikan sesuai dengan SAP Basis Akrual. Tujuan penelitian ini pada akhirnya adalah untuk menjelaskan asumsi-asumsi agar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual sukses diterapkan pada entitas pemerintah Indonesia. Asumsi-asumsi tersebut diperoleh dari berbagai informasi tentang perkembangan standar, dan bagaimana perkembangan terkait penerapan ataupun upaya perubahan menuju basis akrual yang dilakukan entitas pemerintah beberapa negara di dunia. Selain itu juga dijelaskan kelebihan serta kelemahan penerapan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada setiap entitas pemerintah di masing- masing negara. Sehingga dapat dikatakan sumber data penelitian ini adalah data sekunder dengan tipe penelitian kualitatif, dan teknik penelitian studi literatur. Akuntansi pemerintah berbasis akrual merupakan salah satu tujuan New Public Management dalam upaya mengubah administrasi publik menjadi lebih baik. Sistem akuntansi berbasis akrual memberikan banyak manfaat bagi pemerintah. Sehingga beberapa negara di dunia sedang berupaya atau telah mengaplikasikannya, tidak terkecuali Indonesia. Dalam hal ini terdapat UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004 yang mengamanahkan agar seluruh pemerintah Indonesia menyusun laporan anggaran dan laporan keuangan berbasis akrual, selambatlambatnya

pada tahun anggaran 2008. Namun saat ini Indonesia belum menerapkan basis ini, karena Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual yang merupakan pedoman dalam penyusunan laporan anggaran dan laporan keuangan baru berlaku efektif pada tahun 2010. Personil pemerintahan juga masih dalam tahap pembelajaran, sehingga target penerapan akrual diputuskan pada tahun 2015 dapat diaplikasikan sesuai dengan SAP Basis Akrual. Tujuan penelitian ini pada akhirnya adalah untuk menjelaskan asumsi-asumsi agar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual sukses diterapkan pada entitas pemerintah Indonesia. Asumsi-asumsi tersebut diperoleh dari berbagai informasi tentang perkembangan standar, dan bagaimana perkembangan terkait penerapan ataupun upaya perubahan menuju basis akrual yang dilakukan entitas pemerintah beberapa negara di dunia. Selain itu juga dijelaskan kelebihan serta kelemahan penerapan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada setiap entitas pemerintah di masing- masing negara. Sehingga dapat dikatakan sumber data penelitian ini adalah data sekunder dengan tipe penelitian kualitatif, dan teknik penelitian studi literatur. Akuntansi pemerintah berbasis akrual merupakan salah satu tujuan New Public Management dalam upaya mengubah administrasi publik menjadi lebih baik. Sistem akuntansi berbasis akrual memberikan banyak manfaat bagi pemerintah. Sehingga beberapa negara di dunia sedang berupaya atau telah mengaplikasikannya, tidak terkecuali Indonesia. Dalam hal ini terdapat UU Nomor 17 Tahun 2003 dan UU Nomor 1 Tahun 2004 yang mengamanahkan agar seluruh pemerintah Indonesia menyusun laporan anggaran dan laporan keuangan berbasis akrual, selambatlambatnya

pada tahun anggaran 2008. Namun saat ini Indonesia belum menerapkan basis ini, karena Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual yang merupakan pedoman dalam penyusunan laporan anggaran dan laporan keuangan baru berlaku efektif pada tahun 2010. Personil pemerintahan juga masih dalam tahap pembelajaran, sehingga target penerapan akrual diputuskan pada tahun 2015 dapat diaplikasikan sesuai dengan SAP Basis Akrual. Tujuan penelitian ini pada akhirnya adalah untuk menjelaskan asumsi-asumsi agar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual sukses diterapkan pada entitas pemerintah Indonesia. Asumsi-asumsi tersebut diperoleh dari berbagai informasi tentang perkembangan standar, dan bagaimana perkembangan terkait penerapan ataupun upaya perubahan menuju basis akrual yang dilakukan entitas pemerintah beberapa negara di dunia. Selain itu juga dijelaskan kelebihan serta kelemahan penerapan Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada setiap entitas pemerintah di masing- masing negara. Sehingga dapat dikatakan sumber data penelitian ini adalah data sekunder dengan tipe penelitian kualitatif, dan teknik penelitian studi literatur. Hasil penelitian ini adalah bahwa negara-negara mengadopsi sebagian atau seluruh International Public Sector Accounting Standards (IPSAS). Basis akrual diimplementasikan dalam pelaporan keuangan pemerintah karena diharapkan dapat memberikan banyak manfaat. Terdapat beberapa kelebihan dan kelemahan dalam implementasi sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual. Salah satu kelebihannya adalah dapat mengevaluasi kinerja pemerintah. Sedangkan kelemahannya dihubungkan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan dan kompleksitas teori akrual. Namun, secara garis besar basis akrual dapat memperbaiki ketidakcukupan informasi keuangan berbasis kas. Terdapat negara yang menerapkan full accrual untuk laporan anggaran dan laporan keuangan, tetapi yang lain masih mempertahankan basis kas dalam laporan anggarannya. Contohnya Indonesia yang berencana menerapkan laporan keuangan berbasis akrual dan laporan anggaran berbasis kas pada tahun 2015. Indonesia merupakan salah satu negara dalam tahap menuju basis akrual. Dengan adanya informasi mengenai bagaimana perkembangan basis akrual pada entitas pemerintah di beberapa negara, penulis menganalisis untuk memberikan asumsi-asumsi. Asumsi-asumsi tersebut merupakan faktor yang diperlukan agar pelaksanaan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dapat sukses diimplementasikan dalam entitas pemerintah Indonesia. Asumsi ini mencakup: Komitmen dan dukungan politik, dib utuhkan tenaga auditor yang andal, strategi komunikasi yang intensif, perlu partis ipasi aktif dari semua pihak pemerintah, pendid ikan dan pelatihan secara konsisten dan berkesinambungan, dukungan syst em IT yang andal, dan dukungan anggaran (dana) yang me madai.