PENGARUH SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMDA KABUPATEN/KOTA PROPINSI JAWA TIMUR DENGAN KONSEP VALUE FOR MONEY

Abstract

Perkembangan akuntansi sektor publik khususnya di Indonesia semakin pesat seiring dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah. Warga negara yang semakin cerdas dan kritis selalu menuntut untuk dilakukan transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik tersebut telah dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif (value for money). Salah satu masalah penting dalam pengelolaan keuangan lembaga sektor publik adalah anggaran. Anggaran merupakan sekumpulan pernyataan mengenai apa yang diharapkan dan direncanakan dalam suatu periode tertentu pada masa yang akan datang. Pada dasarnya peranan anggaran pada organisasi sektor publik tidaklah berbeda dengan peranan anggaran pada organisasi yang berorientasi pada laba. Pada organisai sektor publik dan organisasi yang berorientasi pada laba, anggaran sama-sama digunakan sebagai perencanaan dan pengawasan aktivitas yang dilakukan oleh organisasi. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efektif, dan efisien atau memenuhi prinsip value for money serta tranparansi, akuntabilitas dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan keuangan daerah yang baik tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang handal tetapi juga harus didukung oleh kemampuan keuangan daerah yang memadai. Upaya pemerintah daerah dalam menggali kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang diukur menggunakan analisis rasio keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian maka suatu daerah yang kinerja keuangannya baik berarti daerah