Akad Mukhabarah bil Mudharabah dalam Kemitraan Pertanian Tebu yang Dibuat dengan Akta Notaris

Abstract

Produksi gula di Indonesia yang belum mampu memenuhi kebutuhan nasional menyebabkan ketergantungan pada impor dan berdampak negatif bagi petani tebu. Ketidakseimbangan dalam kerja sama antara pabrik gula dan petani melalui sistem sewa lahan dan pola inti-plasma menjadi faktor utama persoalan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menawarkan pembaruan model perjanjian kemitraan pertanian tebu melalui penerapan akad mukhabarah bil mudharabah, yaitu gabungan dari akad mukhabarah (bagi hasil pertanian) dan mudharabah (kerja sama usaha), yang dituangkan dalam akta notaris untuk memberikan kepastian hukum berkeadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad mukhabarah bil mudharabah memiliki empat karakteristik utama: (1) penggabungan dua akad dengan prinsip bagi hasil berdasarkan hukum Islam; (2) adanya fungsi pengawasan sebagai bentuk kehati-hatian (al-ikhtiyat); (3) tanpa sistem bunga, mengacu pada pembagian keuntungan dan kerugian berdasarkan nisbah; dan (4) merupakan perjanjian formil. Keadilan dalam akad ini tercermin pada pembagian hak, kewajiban, dan risiko secara timbal balik dan saling menguntungkan. Konsep ke depan menekankan bahwa perjanjian ini harus disusun dalam bentuk akta notaris sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan prinsip-prinsip syariah Islam. Notaris memiliki tanggung jawab dalam menjaga kepatuhan syariah. Rekomendasi penelitian mencakup penerbitan fatwa oleh DSN-MUI, penyusunan pedoman kemitraan oleh Kementerian Pertanian, pengembangan keilmuan oleh akademisi, serta peningkatan kompetensi notaris dalam hukum ekonomi syariah.