Show simple item record

dc.contributor.authorEvi Nurfitriana
dc.date.accessioned2013-12-24T07:44:18Z
dc.date.available2013-12-24T07:44:18Z
dc.date.issued2013-12-24
dc.identifier.nimNIM070910201131
dc.identifier.urihttp://repository.unej.ac.id/handle/123456789/12593
dc.description.abstractUndang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah direvisi menjadi UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 menjelaskan mengenai pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dalam kebijakan desentralisasi masyarakat bukan hanya menjadi objek dari pembangunan namun masyarakat dijadikan sebagai bagian terpenting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, masyarakat ditempatkan sebagai subjek pembangunan yang mempunyai peran penting dalam mengubah kehidupannya sendiri agar bisa lebih maju. Keberhasilan suatu program pembangunan juga sangat bergantung pada keseimbangan peran serta dari laki-laki dan perempuan sebagai pelaku pembangunan, ketimpangan peran serta dari salah satu elemen tersebut akan menimbulkan ketidakadilan pada program pembangunan yang dihasilkan. Maka dari itu, peran serta yang seimbang antara laki-laki dan perempuan sangat dibutuhkan dalam semua program pembangunan. Kaum perempuan khususnya yang yang tinggal dipedesaan cenderung mempunyai banyak permasalahan baik dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan sebagainya. Kondisi tersebut membuktikan bahwa masih terdapat kesenjangan terhadap perempuan, permasalahan yang terjadi pada perempuan seharusnya bisa direspon oleh pemerintah dengan cara memberikan program-program pembangunan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal tersebut hanya bisa terjadi apabila mereka turut dilibatkan dalam setiap proses vii pembangunan. Untuk menjamin pelibatan perempuan dalam pembangunan pemerintah mengeluarkan INPRES nomor 9 Tahun 2000 yang mengamanatkan strategi pengarusutamaan gender dalam seluruh proses pembangunan nasional. Dalam RKPDesa Widang disebutkan mengenai program-program pembangunan yang akan dilaksanakan dan dalam forum musrenbang desa usulanusulan tersebut kemudian dipilih 5 (lima) prioritas utama untuk dilaksanakan. Dalam forum tersebut tigkat kehadiran perempuan mendominasi dibandingkan dengan lakilaki. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana partisipasi perempuan dalam penyusunan rencana pembangunan desa Widang Kecamatan Widang Kabupaten Tuban Tahun 2011? Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif sebagai desain penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi didesa Widang Kecamatan Widang Kabupaten Tuban. Dalam penentuan informan, peneliti menggunakan teknik snowball sampling dalam penelitian ini. Adapun informan dalam penelitian ini, adalah: Kepala Desa, Sekretaris Desa dan perempuan yang terlibat dalam musrenbang desa. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi non-partisipasi; wawancara tidak terstruktur; dokumentasi; dan studi kepustakaan. Teknik keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi dengan sumber. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data dari Miles and Huberman. Dengan menggunakan metodologi penelitian di atas, hasil penelitian tersebut kemudian dianalisis menggunakan teori dari Sherry Arnstein yang menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam penyusunan rencana pembangunan desa Widang Kecamatan Widang Kabupaten Tuban Tahun 2011 masih berada pada tingkat Tokenism (pertanda adanya partisipasi) yakni, pada tahap konsultasi dan tahap penentraman.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.relation.ispartofseries070910201131;
dc.subjectkesenjangan terhadap perempuanen_US
dc.titlePARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA WIDANG KECAMATAN WIDANG KABUPATEN TUBAN TAHUN 2011en_US
dc.typeOtheren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record