• Login
    View Item 
    •   Home
    • UNDERGRADUATE THESES (Koleksi Skripsi Sarjana)
    • UT-Faculty of Social and Political Sciences
    • View Item
    •   Home
    • UNDERGRADUATE THESES (Koleksi Skripsi Sarjana)
    • UT-Faculty of Social and Political Sciences
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    FORMULASI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DESA

    Thumbnail
    View/Open
    Gigiek Sugiharto - 070910201018_1.pdf (67.56Kb)
    Date
    2013-12-24
    Author
    Gigiek Sugiharto
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Dalam kehidupan modern seperti sekarang ini, kita tidak dapat lepas dari apa yang disebut sebagai kebijakan publik. Hal tersebut sebagai akibat dari adanya masyarakat yang semakin kompleks dengan beragam tuntutan dan kebutuhannya yang mendorong para pengambil kebijakan publik memecahkan masalah tersebut dengan penetapan kebijakan publik. Hal terpenting dalam proses kebijakan publik adalah formulasi apa yang terjadi pada fase ini akan sangat menentukan berhasil tidaknya kebijakan publik yang dibuat pada masa yang akan datang. Terkait dengan penelitian ini, maka peraturan desa merupakan salah satu kebijakan publik di tingkat desa yang ditetapkan oleh sejumlah aktor yaitu Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa Penelitian ini mendiskripsikan tentang proses perumusan kebijakan pemerintah desa tentang pungutan desa. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif serta data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi dan studi kepustakaan. Penelitian ini juga menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan perpanjangan keikutsertaan dan triangulasi melalui metode dan sumber. Informan dalam penelitian vi ini terdiri dari 8 Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa proses perumusan peraturan desa tentang pungutan desa jauh dari aturan-aturan dan konsep-konsep tentang proses perumusan kebijakan, hal tersebut dari item-item proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam proses perumusan. Dalam proses perumusan peraturan desa tentang pungutan desa tersebut masih jauh dari kata sempurna karena masih banyak kelemahan-kelemahan dalam proses perumusan seperti penyampaian informasi yang tidak merata kepada masyarakat, pola komunikasi antara kepala desa dan perangkat desa, pemerintah desa dan BPD serta masyarakat. Tetapi ada hal yang menarik dalam proses perumusan peraturan desa tersebut dengan adanya tilik dusun sebagai proses memeluk seluruh aspirasi masyarakat desa di tataran dusun. Setidaknya peneliti bisa menyimpulkan bahwa di desa pasir putih memiliki suatu mekanisme berbeda dengan desa-desa lain dalam proses perumusan kebijakan di internal desa.
    URI
    http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/12576
    Collections
    • UT-Faculty of Social and Political Sciences [5687]

    UPA-TIK Copyright © 2024  Library University of Jember
    Contact Us | Send Feedback

    Indonesia DSpace Group :

    University of Jember Repository
    IPB University Scientific Repository
    UIN Syarif Hidayatullah Institutional Repository
     

     

    Browse

    All of RepositoryCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    Context

    Edit this item

    UPA-TIK Copyright © 2024  Library University of Jember
    Contact Us | Send Feedback

    Indonesia DSpace Group :

    University of Jember Repository
    IPB University Scientific Repository
    UIN Syarif Hidayatullah Institutional Repository