| dc.description.abstract | Aparatur Sipil Negara merupakan status yang mencakup semua pegawai
pemerintah baik yang berstatus PNS atau PPPK, namun sebagai aparat
mempunyai fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan
perekat dan pemersatu bangsa. (R. S. Nugroho, 2022) (Ridwan, 2022).
Lembaga pemerintahan menghentikan pelayanan terhadap masyarakat tentu
akan terjadi krisis dan kekacauan. Perlu adanya pembaharuan sistem yang
berhubungan dengan e-government (Nurilhaq et al., 2022). e-government
merupakan bentuk pelaksanaan atau penyelenggaraan system pemerintahan
dengan mengkombinasikan kegiatan secara elektronik dengan tujuan kualitas
layanan meningkat secara efisien, efektif dan interaktif. (Indrajit, 2020).
Perusahaan menggunakan presensi berbasis elektronik (e-presensi) untuk
melihat keterlambatan karyawan dalam masuk kerja. E-presensi merupakan
jenis presensi menggunakan aplikasi atau perangkat lunak khusus untuk
mencatat, menyimpan dan mengelola data kehadiran pegawai secara otomatis
(Painem & Soetanto, 2020).
E-presensi digunakan beberapa metode, yaitu menggunakan
smartphones android, ditemukan tahun 2013 mempunyai persyaratan
perangkan smartphones dan ketrampilan tim pengembangan. Web, barcode
ditemukan tahun 1952 unruk membaca secara otomatis data yang sudah
tersimpan. Smart Bluetooth mendeteksi kehadiran dalam jarak tertentu yang
langsung terekam pada pimpinan. E-presensi tersebut terbukti dapat
mengurangi angka keterlambatan pegawai (Lodha et al., 2015; M. A. Nugroho
& Fajar, 2017; Soewito, Gunawan, et al., 2019)
Mexico merupakan negara dengan kerja terlama yaitu 43,3 jam, dengan
rasio keterlambatan adalah 1,76%. Sedangkan negara dengan tingkat
keterlambatan tertinggi yaitu Brazil, Chili, Ekuador, Arab Saudi dan Ghana.
Indonesia menjadi negara keempat dengan jumlah jam kerja sebanyak
40jam/pekan dengan rata-rata keterlambatan sebesar 3,69% (Mutia, 2021).
Rumah Sakit Paru Jember pada bulan April 2023 rata-rata angka keterlambatan
sebesar 8,8%, pada bulan Mei 2023 rerata angka keterlambatan sebesar 6,3%
dan bulan Juni 2023 rerata angka keterlambatan sebesar 6,5%. (Laporan ePresensi RS Paru, 2023).
Terlambat merupakan situasi dimana seseorang atau kelompok orang
tiba disuatu tempat melewati batas waktu yang ditentukan. Petugas atau
karyawan mengalami keterlambatan masuk kerja karena beberapa alasan,
diantaranya keluarga sakit (keadaan darurat), masalah dirumah, kematian,
menanti pengiriman barang, masalah kendaraan, tidak ada yang mengasuh
anak, rapat penting orang tua siswa, pemeriksaan rutin ke fasilitas kesehatan,
terjadi musibah, dan mengurus dokumen, terlambat datang menyebabkan
maslah bagi diri sendiri, orang lain dan perusahaan. Orang yang terlambat
dianggap tidak menghargai waktu, tidak disiplin dan dapat menimbulkan kesan
negatif (Putri & Gischa, 2021). Perusahaan dapat mengakibatkan produktivitas
perusahaan menjadi tidak stabil yang berdampat pada kinerja petugas tersebut.
(Gifelem et al., 2021).
Pegawai meningkatkan kinerja serta kedisiplinan dalam instansi
pemerintahan menuju ke arah profesionalisme, dan menunjang terciptanya
pemerintahan yang baik, perlu adanya penyatuan arah dan pandangan bagi
pegawai pemerintah yang dapat dipergunakan sebagai pedoman atau acuan
dalam melaksanakan tugas baik manajerial maupun operasional diseluruh
bidang tugas dan unit organisasi instansi pemerintah secara terpadu. Karena
pegawai merupakan faktor penting dalam setiap organisasi baik dalam
pemerintah maupun swasta. Kedisiplinan salah satu sikap seseorang agar
selalu menaati dan patuh atas segala aturan yang sudah ditetapkan, karena
semakin baik disiplin pegawai, semakin tinggi prestasi kerja yang dicapainya,
sehingga akan mempercepat suatu tujuan Perusahaan (Thabroni, 2022).
Pegawai terlambat menyebabkan kinerja yang tidak professional dapat
berdampak pada mutu pelayanan. Perusahaan mempunyai sasaran mutu yang
baik, yaitu specific, measurable, achievable, reliable, time frame (Dalimuthe | en_US |
