dc.contributor.author | SARI, Kiki Putika | |
dc.date.accessioned | 2024-11-18T06:39:58Z | |
dc.date.available | 2024-11-18T06:39:58Z | |
dc.date.issued | 2024-09-11 | |
dc.identifier.nim | . 180110301057 | en_US |
dc.identifier.uri | https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/124573 | |
dc.description | Finalisasi unggah file repositori tanggal 18 November 2024_Kurnadi | en_US |
dc.description.abstract | Skripsi ini membahas perkembangan Kotamadya Madiun pada tahun 1982- 1999. Permasalahan yang diangkat adalah apa latar belakang dari perubahan status Kotamadya Madiun menjadi Kota Madiun. Bagaimana perkembangan Kotamadya Madiun pada tahun 1982-1999 dan bagaimana dampak dari perkembangan Kotamadya Madiun terhadap masyarakat pada tahun 1982-1999. Penulis mengkaji dengan menggunakan pendekatan sosiologi pembangunan dan teori yang digunakan adalah teori kebijakan publik dari James E Anderson. Pada metode, penelitian ini menggunakan metode sejarah di antaranya heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Kotamadya Madiun pada masa kolonial merupakan kota yang berkembang secara modern, baik dari sisi pendidikan, transportasi dan perekonomian, hal ini kemudian menjadi pertanyaan bagaimana kondisi Kotamadya Madiun setelah kemerdekaan. Mengingat Kotamadya Madiun juga mengalami beberapa pemberontakan dan pembangunan yang lambat akibat terjadinya kekacauan. Perkembangan pembangunan Kotamadya Madiun setelah kemerdekaan hingga tahun 1970 pada dasarnya tidak banyak mengalami perubahan. Peristiwa penting terjadi pada tahun 1982 terkait penambahan wilayah dari Kabupaten Madiun, peristiwa ini terjadi karena kurangnya ketersediaan lahan untuk pembangunan sedangkan kebutuhan fasilitas publik meningkat. Pada tahun 1982-1999 berbagai kebijakan walikota mengenai kegiatan pembangunan fasilitas publik memberikan pengaruh pada ekonomi dan sosial masyarakat. Pada bidang ekonomi misalnya meningkatnya beragam kegiatan industri, perdagangan dan jasa. Pada bidang sosial peningkatan fasilitas kesehatan, pendidikan dan masuknya para urban. Pada tahun 1999 penyebutan kotamadya tidak lagi digunakan karena ditingkatkan menjadi kota. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa, peran walikota terkait kebijakan yang dilakukan telah mengalami berbagai perkembangan dan perubahan pada wilayah Kotamadya Madiun. | en_US |
dc.description.sponsorship | Dosen Pembimbing I Dr. Sri Ana Handayani, M.Si.
Dosen Pembimbing II Dra. Dewi Salindri, M.Si. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ilmu Budaya | en_US |
dc.subject | Kebijakan Walikota | en_US |
dc.subject | Kotamadya Madiun | en_US |
dc.subject | Pembangunan Kota | en_US |
dc.title | Perkembangan Kotamadya Madiun Tahun 1982-1999 | en_US |
dc.type | Skripsi | en_US |
dc.identifier.prodi | Ilmu Sejarah | en_US |
dc.identifier.pembimbing1 | Dr. Sri Ana Handayani, M.Si | en_US |
dc.identifier.pembimbing2 | Dra. Dewi Salindri, M.Si. | en_US |
dc.identifier.validator | Kacung- 11 November 2024 | en_US |