PROSEDUR PELAKSANAAN ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) & BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) PADA UPT. DINAS PENDAPATAN PROPINSI JAWA TIMUR JEMBER TIMUR

Abstract

Prosedur Pelaksanaan Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) & Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Pada UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Jember Timur; Mita Maulidiana, 040903101016, 2008:46 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Sektor Pajak dalam hal ini Pajak Daerah merupakan salah satu bagian penyumbang penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerimaan PAD tersebut nantinya di gunakan untuk meningkatkan Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah. Pajak Daerah yang sangat potensial di antaranya yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Pungut Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 13 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), sedangkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Pungut Berdasarkan Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2001. Tujuan dari Praktek Kerja Nyata ini adalah untuk mengetahui Prosedur Pelaksanaan Administrasi Pajak Daerah Khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang mana keduanya saling berkaitan. Praktek Kerja Nyata ini Di lakukan di UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Jember Timur pada bulan November 2007 sampai dengan bulan Desember 2007. UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Jember Timur dengan wilayah kerja operasional meliputi 14 kecamatan dalam pelaksanaannya, meliputi segala pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menyetorkan ke Kas Daerah Propinsi Jawa Timur melalui BPD atau Bank JATIM. Hasil yang di Peroleh dari Praktek Kerja Nyata di UPT. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Jember Timur, Penulis banyak menerima masukan tentang viii Prosedur Pelaksanaan Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), di samping itu diharapkan juga adanya tambahan Pengetahuan Tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bukan hanya bagi penulis tapi juga bagi pembaca laporan ini. Surat Tugas No. 5711 / H.25.1.2/PS. 8/2007 D-III Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.