PENGENAAN PPN ATAS PEMBELIAN SUKU CADANG KENDARAAN PADA PTPN X (PERSERO) KEBUN KERTOSARI KABUPATEN JEMBER

Abstract

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan di PT. Perkebunan Nusantara X

(Persero) Kebun Kertosari, bertujuan untuk mengadakan penelitian realisasi

kegiatan administrasi perpajakan khususnya mengenai Pajak Pertambahan Nilai

(PPN) atas pembelian suku cadang kendaraan yang ada pada PT. Perkebunan

Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari. Data-data dalam laporan Praktek Kerja

Nyata menggunakan metode wawancara, studi literatur dan observasi dengan

sample transaksi periode bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2007.

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada tanggal 2 Juli sampai dengan

bulan 2 Agustus 2007. Dengan kegiatan membantu pada bagian perpajakan dan

asuransi serta membantu bagian keuangan dan pengadaan barang dan jasa.

Administrasi perpajakan di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun

Kertosari dilaksanakan oleh unit kerja urusan perpajakan dan asuransi yang

berada di bawah unit kerja Bagian Keuangan dan Bagian SDM (Umum). PT.

Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari merupakan salah satu BUMD

yang dinyatakan bukan lagi sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN),

sehingga tidak wajib memungut dan menyetor besarnya pajak terutang dan hanya

berkewajiban membayar dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau

pajak masukan saja ke kantor Direksi di Surabaya.

Dari hasil Praktek Kerja Nyata di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)

Kebun Kertosari, dapat disimpulkan bahwa administrasi perpajakan, mengenai

pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pengadaan barang dan jasa

khususnya pada sektor pembelian suku cadang kendaraan yang dilakukan sudah

cukup baik dan telah sesuai dengan dasar hukum perpajakan yang berlaku.

Diharapkan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Kebun Kertosari tetap selalu

mengikuti perkembangan dan ketentuan perpajakan yang bertujuan untuk

mempertahankan keadilan dan kepastian hukum di bidang perpajakan.

(Dilaksanakan dengan Surat Tugas No. 3628/H25.1.2/PS.8/2007)