Upaya ASEAN Mendorong Demokrasi di Myanmar

Abstract

Masuknya Myanmar menjadi anggota Association of Southeast Asia Nation (ASEAN) merupakan cita-cita ASEAN untuk melengkapi jumlah asosiasi ini menjadi 10 negara dan stabilitas kawasan. Sedangkan tujuan Myanmar bergabung dengan ASEAN adalah untuk dapat bekerjasama dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara terutama di bidang ekonomi agar perekonomian negara itu menjadi lebih maju. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menjelaskan upaya ASEAN dalam mendorong proses demokrasi di Myanmar. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur, metode analisa deskriptif, pendekatan politik, dan kerangka pikir konsep peran dan tujuan organisasi internasional.

Bergabungnya Myanmar dengan ASEAN tidak disertai dengan perubahan politik di negara itu. kekuasaan junta militer masih kuat karena pemerintah menggunakan cara-cara kekerasan untuk membungkam rakyatnya. Myanmar memanfaatkan keinginan ASEAN untuk melengkapi jumlah keanggotaannya menjadi 10 negara. Dengan demikian Myanmar tidak akan dikritik oleh ASEAN mengenai situasi dalam negerinya. Prinsip non-intervensi yang di anut ASEAN membuat Myanmar merasa terlindungi dari kritik dari sesama anggota ASEAN.

Selain situasi politik di Myanmar yang belum stabil, juga terdapat pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dinilai oleh banyak harus segera dihentikan dan telah mengancam rasa aman. Sampai dengan pertengahan 2004, Aung San Suu Kyi yang dikenal dengan tokoh pro demokrasi masih ditahan Junta Militer Myanmar. Sedangkan pertikaian dengan etnik minoritas seperti Rakine dan Rohingnya belum dapat diselesaikan secara damai dan masih terjadi penangkapan terhadap orang yang tidak bersalah, membunuh anggota parlemen pro demokrasi, melarang memberikan pernyataan di depan umum dan lain-lain.

Pendekatan constructive enggagement menunjukkan kesungguhan ASEAN untuk membantu Myanmar keluar dari permasalahan yang mereka hadapi, yaitu dengan mendorong Myanmar memulai proses demokratisasi dan menghormati HAM. Dengan demikian, diharapkan negara-negara Barat mencabut sanksi yang diberlakukan terhadap Myanmar dan kembali memberi bantuan ekonomi untuk pembangunan. Sebagaimana diketahui, Myanmar termasuk salah satu negara miskin di antara negara-negara ASEAN lainnya dan memerlukan bantuan dari negara maju. Disamping itu ASEAN juga berharap agar integritas ASEAN tetap utuh. ASEAN juga berkeinginan agar tidak ada gap (kesenjangan ekonomi) antara negara-negara ASEAN. Harapan ASEAN lainya agar kerja sama antara ASEAN dengan negara-negara mitra dialog berjalan lancar tanpa adanya hambatan yang disebabkan oleh permasalahan demokrasi di Myanmar. Karena selama ini negara-negara tersebut selalu membawa isu Myanmar dalam berbagai forum pertemuan ASEAN dengan negara-negara mitra dialog. Kebijakan constructive enggagemant ASEAN terhadap Myanmar adalah untuk mempercepat proses demokrasi, pelaksanaan pemilu yang demokratis, kebebasan pers, membebaskan Aung San Suu Kyi, dan menghapus pelanggaran HAM di negara itu. Kebijakan itu membawa implikasi terhadap Myanmar maupun terhadap kerja sama ASEAN secara keseluruhan.