| dc.description.abstract | klan merupakan salah satu bentuk penyampaian informasi mengenai
barang dan atau jasa dari pelaku usaha kepada konsumen, diharapkan dengan
informasi didalam iklan dapat dipergunakan sebagai panduan bagi konsumen
dalam memilih dan membeli barang dan jasa dengan tepat. Tetapi
perkembangannya periklanan saat ini tidak jarang melampaui batas-batas logika
dan rasio, serta menyesatkan. Kecenderungan apa yang dijanjikan dalam iklan
tidak sesuai dengan kenyataan telah menjadi pemandangan sehari- hari, sehingga
konsumen dapat dirugikan.
Tesis ini menitik beratkan pada 3 (tiga) rumusan masalah, yaitu 1)
Bagaimana pengaturan iklan dalam transaksi barang dan/atau jasa antara pelaku
usaha kepada konsumen? 2) Bagaimana Negara memberikan perlindungan
terhadap konsumen dari informasi iklan barang dan/atau jasa yang menyesatkan?
dan 3) Bagaimana tanggungjawab pelaku usaha atas kerugian yang dialami
konsumen akibat informasi iklan barang dan jasa yang menyesatkan?
Setelah dilakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut di atas, maka
dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini undang-undang yang mengatur secara
khusus tentang periklanan belum ada. Meskipun demikian, beberapa undang-
undang, banyak pasal-pasalnya yang mengatur mengenai periklanan, seperti
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab
Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang No 32 Tahun 2002 tentang
Penyiaran, Undang- undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undangundang
No 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-undang No 7 Tahun 1996
tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 69 Tahun 1999
tentang Label dan Iklan pangan, Surat keputusan menteri yang mengatur
pengawasan kegiatan periklanan, Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia.
Pengaturan periklanan dalam hukum pidana, apabila ditinjau Buku kedua KUHP
Bab XXV (dua puluh lima), termaksuk dalam ketentuan mengenai kejahatan
perbuatan curang atau yang lebih dikenal dengan istilah penipuan, yang terdiri
dari dua puluh Pasal. Seperti Pasal 204 KUHP, Pasal 378 KUHP, Pasal 383
KUHP, Pasal 386 KUHP, dan Pasal 390 KUHP
Negara Indonesia yang menganut paham walfare state (Negara
kesejahteraan rakyat) membuat negara ikut campur dalam perekonomian
rakyatnya melalui berbagai kebijakan yang berwujud dalam bentuk peraturan
perundang-undangan. Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen
membawa era baru dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada
konsumen oleh negara. Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan
konsumen, maka dibentuklah Badan Perlindungan Konsumen Nasional dan Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen. Berkaitan dengan periklanan, Undang-Undang
Perlindungan Konsumen memuat pengaturannya bersama dengan perbuatan-
perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, dalam Pasal 9, 10, 12, 13, 17 dan
Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Bentuk lain perlindungan
konsumen oleh negara dari informasi iklan barang dan jasa yang menyesatkan
dapat dilihat dalam putusan hakim yang adil serta menerapkan asas-asas dan
aturan hukum sebagaimana mestinya.
Perlindungan konsumen oleh Negara selain membuat kebijakan yang
berwujud dalam bentuk peraturan perundang- undangan, didalam Undang-undang
Perlindungan Konsumen secara umum negara mengemban tugas pembinaan dan
pengawasan penyelengaraan perlindungan konsumen, termasuk tugas pembinaan
dan pengawasan kegiatan periklanan. Masalah pertanggungjawaban atas kerugian
yang dialami konsumen akibat informasi iklan barang dan jasa yang menyesatkan,
konsumen mempunyai hak untuk meminta pertanggungjawaban pelaku usaha
yaitu pertanggungjawaban secara Perdata, pertanggungjawaban secara Pidana dan
pertanggungjawaban secara Administrasi Negara. ,,...Advertising is one form of delivery of information about goods and
services from businesses to consumers, is expected by the information in the
advertising can be used as a guide for consumers in selecting and purchasing
goods and services appropriately. But its development is not currently advertising
rarely go beyond the limits of logic and reason, as well as misleading. Tendency
of what is promised in the ad does not correspond with reality has become a daily
sight, so that consumers can be harmed.
This thesis focuses on three (3) formulation of the problem, namely 1)
How are the ads in the transactions of goods and / or services between businesses
to consumers? 2) How does the State provide protection to consumers of
information advertising goods and / or services that is misleading? and 3) How is
the responsibility of businesses for their losses due to consumer advertising of
goods and services information misleading?
After an examination of the problems mentioned above, it can be
concluded that until this legislation that specifically regulates the advertising does
not exist. However, some laws, many of the articles concerning the article which
regulates advertising, such as the Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, the
Book of Law Civil Law, Law No. 32 Year 2002 on Broadcasting, Law No. 36
Year 2009 on Health, Law No. 40 Year 1999 regarding the Press Law No. 7 of
1996 concerning Food, Government of the Republic of Indonesia No. 69 Year
1999 regarding food labeling and Advertising, ministerial decree governing the
supervision of advertising activities, etiquette and Procedures Advertising
Indonesia. Advertising arrangements in criminal law, if the second book reviewed
Chapter XXV of the Criminal Code (twenty five), in provisions concerning crimes
termaksuk fraudulent or better known by the term fraud, which consists of twentySection.
As Article 204 of the Criminal Code, Article 378 of the Criminal Code,
Article 383 of the Criminal Code, Article 386 of the Criminal Code, and Article
390 of the Criminal Code.
Indonesian State which adopts walfare state to make the state interfering in
people's economy through various policies that shape in the form of legislation.
The birth of the Consumer Protection Act to bring a new era in efforts to give
legal protection to consumers by the state. In order to develop consumer
protection efforts, will be established National Consumer Protection Agency and
the Consumer Dispute Settlement Body. In connection with advertising,
Consumer Protection Act contains the settings along with the deeds that are
prohibited for business, in Article 9, 10, 12, 13, 17 and Article 20 of the
Consumer Protection Act. Another form of consumer protection by the state of the
advertising information goods and services that can be misleading in a fair verdict
and apply the principles and the rule of law as it should.
Consumer protection by the State in addition to making policies that shape
in the form of legislation, within the Consumer Protection Act generally states the
task of guiding and monitoring the provision of consumer protection, including
job coaching and supervision of advertising activities. The issue of accountability
for their losses due to consumer advertising of goods and services information that
is misleading, the consumer has the right to hold businesses accountable to the
Civil Code, the Criminal responsibility and accountability in State Administration. | en_US |
