IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN DI KECAMATAN BONDOWOSO KABUPATEN BONDOWOSO

Abstract

Orientasi berbagai program penanggulangan kemiskinan yang ada hanya menitikberatkan pada salah satu dimensi dari gejala-gejala kemiskinan sehingga mencerminkan pendekatan program yang bersifat parsial, sektoral, charity dan tidak menyentuh akar penyebab kemiskinan. Akibatnya program-program tersebut belum efektif mampu mengurangi angka kemiskinan dan tidak mampu menumbuhkan kemandirian masyarakat yang pada akhirnya tidak akan mampu mewujudkan aspek keberlanjutan (sustainability) dari program-program penanggulangan kemiskinan. Kabupaten Bondowoso sebagai bagian dari propinsi Jawa Timur merupakan salah satu dari 8 (delapan) daerah tertingggal dan dikategorikan memiliki penduduk miskin terbanyak sehingga program pengentasan kemiskinan juga telah bergulir pada masyarakat Bondowoso untuk daerah perkotaan program yang ada yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan. Namun dari 5 (lima) Badan Keswadayaan Masyarakat yang ada pada tahun 2003 hanya 1 (satu) Badan Keswadayaan Masyarakat yang mampu berkembang, 4 (empat) lainnya dinyatakan kolaps. Untuk mendapatkan dana PNPM Mandiri Perkotaan, pada pertengahan tahun 2006 dilaksanakan review Badan Keswadayaan Masyarakat sehingga pada tahun 2007 Badan Keswadayaan Masyarakat yang mendapatkan alokasi dana PNPM Mandiri Perkotaan berjumlah 5 (lima) Badan Keswadayaan Masyarakat. Pada pencairan dana Bantuan Langsung Masyarakat tahun 2008 terjadi kesimpang siuran berita dan perubahan alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat sehingga menimbulkan kecurigaan dan iri dari Badan Keswadayaan Masyarakat yang lain.

Permasalahan lain yang dihadapi Badan Keswadayaan Masyarakat yang ada di Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso sampai saat ini adalah keterlambatan waktu pelaksanaan dan pencairan dana terminnya. Hal ini menyebabkan jadwal yang ada tidak sesuai dengan waktu pelaksanaan. Selain itu kurangnya kepercayaan dan kesadaran masyarakat pada kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan menyebabkan hasil PNPM Mandiri Perkotaan tidak bertahan lama dan belum adanya pihak yang mau bermitra dengan Badan Keswadayaan Masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) di Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, tidak melakukan pengujian hipotesis, dan hanya mendeskripsikan data kualitatif yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Meskipun demikian data kualitatif yang diperoleh dari dokumen resmi juga digunakan untuk memperkuat temuan penelitian. Informan penelitian adalah PPK PNPM Mandiri Perkotaan, Kepala Kecamatan Bondowoso, Kepala Desa/Kelurahan lokasi PNPM MP, Ketua RT

ix Penerima manfaat program PNPM MP, Ketua LKM, Faskel, secara acak masyarakat yang menerima manfaat serta masyarakat sekitar penerima manfaat. Dari hasil penelitian diketahui bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan PNPM Mandiri (PNPM Mandiri Perkotaan/P2KP) di Kabupaten Bondowoso maka dibentuk Tim Pengarah Kabupaten yang tertuang dalam Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 600/741/430.42/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Tim Pengarah Kabupaten Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri Perkotaan/P2KP). Dalam melaksanakan tugasnya anggota Tim Pengarah Kabupaten di bantu oleh Penanggung Jawab Operasional Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan/P2KP. Dalam hal pengawasan selain telah ada pengawasan melekat dari pendamping/fasilitator juga ada pembina teknis dari Dinas Bina Marga dan Cipta Karya. Pelaksanaan PNPM MP terbagi menjadi 4 tahap yaitu tahap persiapan masyarakat, tahap perencanaan, tahap pencairan dan tahap pelaksanaan kegiatan. Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) di Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso telah berjalan dengan kualifikasi kurang baik. Berdasarkan hasil analisis yang menggunakan model Edward III, diketahui: 1). faktor komunikasi yang meliputi; transmisi, kejelasan dan konsistensi, yang berasumsi bahwa faktor komunikasi pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan tergolong baik di tingkat pelaksana namun kurang di tingkat masyarakat di sekitar lokasi penerima dana PNPM Mandiri Perkotaan. 2). faktor sumber-sumber yang meliputi: sumber daya manusia, informasi, wewenang dan fasilitas, secara umum tergolong kurang baik. Hanya jumlah dana yang mendukung implementasi PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso. 3). faktor disposisi atau kecenderungan kurang baik walaupun ada komitmen dan kerelaan dari agen pelaksanan untuk melaksanakan program namun masih ada motif pribadi atau politik dan belum ada kesepahaman yang utuh dengan masyarakat penerima manfaat. Kecenderungan dan sikap agen pelaksana dan masyarakat dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya masyarakat, sehingga dengan mengetahui dan memahami kondisi sosial budaya masyarakat motif dan kepentingan pribadi agen pelaksana dapat ditekan seminimal mungkin dan fragmentasi dapat dihindarkan. Pada instansi yang menjadi anggota tim pengarah variabel disposisi dapat dilihat dari keseriusan mereka dalam memberikan dukungan pada kelancaran dan pengendalian pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah kerjanya. 4) faktor Struktur Birokrasi berupa Standard Operating Procedures (SOP) cukup baik karena didukung oleh sumber-sumber yang diperlukan dalam pelaksanaan implementasi PNPM MP antara lain adanya Keputusan Bupati Bondowoso Nomor : 600/741/430.42/2009 tentang Tim Pengarah Kabupaten Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri Perkotaan/P2KP). Akan tetapi fragmentasi kebijakan terjadi karena kurang adanya kesepahaman antara pelaksana kebijakan dengan kepala wilayah sehingga kualifikasinya kurang baik Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pemberdayaan Masyarakat, PNPM Mandiri Perkotaan ...The orientation of the existing various poverty management programs are only focused on one of dimensions of symptoms of poverty, so they reflect the approach to programs that are partial, sectoral, charitable and do not touch the root causes of poverty. As a result, the programs have not been able to effectively reduce poverty rate and are unable to grow community independence that ultimately will not be able to realize the sustainability aspect of poverty management programs. Bondowoso as a part of East Java province is one of the 8 (eight) regions which are left-behind and categorized to have the highest number of poor populations, so that the available poverty alleviation programs have also been rolling for Bondowoso citizens to urban areas, namely National Program for Community Empowerment (PNPM) Urban. However, of the 5 (five) Community Self-Supporting Agency that existed in 2003, there was only 1 (one) Community Self-Supporting Agency that could develop while the other 4 (four) agencies were declared collapse. In purpose of gaining the funds of PNPM Urban Independence, in mid-2006 a review of Community Independence Agency was held, so in 2007, the number of agencies that obtained funding allocation of PNPM Urban Independence was 5 (five). In the settlement of the funds for Community Assistance in 2008 there was overlap of information and changes in the allocation of the funds so this caused suspicion and envy from the other community independence agencies. Another issue faced by the community independence agencies that exist in District Bondowoso, Bondowoso Regency until now is the time delay in the implementation and settlement of term funds. This causes the existing schedule not in line with the time of execution. In addition, the lack of community trust and awareness on the activities of PNPM Urban Independence causes the result of PNPM Urban Independence to last not long and the absence of parties who want to be in partnership with the Community Independence Agency. This research was intended to answer the question: How is implementation of the National Program of Urban Self Empowerment (PNPM MP) in District of Bondowoso, Bondowoso Regency. This research used a qualitative approach, did not test hypotheses, and only described the qualitative data obtained from observations and interviews. Nevertheless, the qualitative data obtained from official documents were also used to strengthen the research findings. The research informants were District Supervisory Committee of PNPM Urban Independence, Chief of District of Bondowoso, Head of Village/Sub-District of PNPM MP, Chairman of Neighbourhood Group obtaining the advantage of PNPM MP Program, chairman of the Community Independence Agency, subdistrict

facilitator, in random people who received the benefit as well as the surrounding community obtaining the advantage of the program.

xi Based on the research results it was found that for the smoothness and good administration of the implementation of PNPM Mandiri (PNPM Mandiri Perkotaan/P2KP) in Bondowoso Regency, the Regency Steering Team was formed as stipulated in Decree of the Head of Bondowoso Regency Number: 600/741/430.42/2009 dated June 30, 2009 on the Steering Team of District for National Program for Community Empowerment of Urban Independence (PNPM Mandiri Perkotaan/P2KP). In performing their duties, the members of District Steering Team were assisted by the Operational Activities Officer of P2KP PNPM Mandiri. In terms of supervision, in addition to existing oversight of the supervisor/facilitator, there were is also technical advisers of the Department of Bina Marga and Cipta Karya. The implementation of PNPM of Urban Independence was divided into four phases, namely the preparatory stage, the planning stage, the settlement stage and the activities implementation stage. The Implementation of The National Community Empowerment Program of Urban Independence (PNPM MP) in District of Bondowoso, Bondowoso Regency were classified as less good. Based on the analysis using Edward III model, it was known: 1). communication factor that included: transmission, clarity and consistency, which assumed that the implementation of the communication factor of PNPM Urban Independence was classified as good at the executing stage but poor at the community level in the vicinity of PNPM Urban grantees. 2). Factor of sources that included: human resources, information, authority and facilities, generally were classified as less good. Only the amount of fund supported the implementation of PNPM of Urban Independence in District of Bondowoso, Bondowoso Regency. 3).Factors of unfavorable disposition or bad tendency, although there was a commitment and willingness of the executing agents of to implement the program, but there was still a personal or political motive, and there was no total agreement with the grantee communities. Trends and attitudes of executing agents and communities were affected by social and cultural conditions, so that by recognizing and understanding the social and cultural conditions of the community, the personal interest and motives of the executing agents can be reduced to a minimum level and fragmentation can be avoided. At institutions that became the members of the steering team, disposition variable can be seen from their seriousness in providing support to smoothness and control of the implementation of PNPM Urban Independence in their working area. 4) Factor of Bureaucratic Structure of the Standard Operating Procedures (SOP) was good enough because it was supported by the necessary resources in the implementation of the PNPM MP, among others, the decree of the Head of Bondowoso Regency No. 600/741/430.42/2009 on District Steering Team of the National Program for Community Empowerment (PNPM Mandiri Perkotaan/P2KP). However, the policy fragmentation occurred because of lack of understanding among policy implementers with the regional head, so that the qualifications were less good.

Keywords: Policy Implementation, Community Empowerment, PNPM Urban Independence