Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui Website pada Pemerintah Daerah

Abstract

Transparansi pengelolaan keuangan daerah melalui website merupakan salah satu bentuk pencegahan korupsi berdasarkan Instruksi Presiden No 7 Tahun 2015 terkait transparansi pengelolaan anggaran daerah. Provinsi Sulawesi Tenggara peringkat pertama kasus korupsi terbanyak tahun 2021, diasumsikan tingkat keterbukaan informasi publik pada Provinsi Sulawesi Tenggara tergolong rendah. Jawa Tengah mendapatkan tingkat keterbukaan informasi publik terbaik selama 5 tahun sejak tahun 2018-2021. Penelitian ini melakukan penelitian studi dokumen dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik content analysis, dengan menganalisis tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dan pertanggungjawaban dengan menggunakan kriterita pengukuran ketersediaan, aksesibilitas, ketepatan waktu, dan frekuensi pengukuran pada masing-masing kabupaten dan kota dan membandingkan hasil indeks berdasarkan Open Budget Index (OBI) kedua provinsi tersebut. Website pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Jawa Tengah adalah subjek penelitian ini. Hasil penelitian pemerintah kabupaten dan kota Provinsi Sulawesi Tenggara banyak yang tidak menyajikan informasi pengelolaan keuangan daerah pada website, sedangkan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah lebih banyak dalam menyajikan informasi pengelolaan keuangan daerah pada website. Pemerintah kabupaten dan kota pada Provinsi Jawa Tengah lebih patuh dalam menerapkan Inpres No 7 Tahun 2015 dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara. Hasil indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah pemerintah kabupaten dan kota pada Provinsi Sulawesi Tenggara berada pada tingkat Tidak Cukup (Inssufficient). Banyak dari hasil indeks transparansi pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah mendapatkan tingkat Cukup (Sufficient) pada kategori Ekstensif. Pemerintah daerah pada Provinsi Jawa Tengah lebih patuh dalam menyajikan dokumen pengelolaan keuangan daerah sesuai Inpres No 7 tahun 2015.