DINAMIKA OTONOMI DAERAH DI INDONESIA TAHUN 1945-2008

Abstract

Otonomi Daerah adalah hak yang dimiliki daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, hal ini merupakan konsekwensi dari sistem negara kesatuan yang menganut desentralisasi. Otonomi Daerah menimbulkan dampak yang besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah pada masa reformasi ini bukan hanya merupakan reaksi dari sentralisasi Orde Baru akan tetapi merupakan kelanjutan dari masa-masa sebelumnya, dari awal kemerdekaan sampai tahun 2008 merupaka suatu kesatuan sejarah dan terjadi dinamika dalam setiap masa pemerintahan, sehingga diperlukan penelitian untuk memahami dinamika otonomi daerah dari masa ke masa. Tujuan penelitian untuk mengetahui perkembangan otonomi daerah pada setiap masa pemerintahan dan danmpaknya terhadap kehidupan masyarakat khususnya dalam bidang social, politik dan ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan politik dengan konsep negara, pengambilan keputusan dan distribusi kekuasaan. . Konsep lembaga dipilih dengan alasan yang mengeluarkan kebijakan otonomi daerah adalah sebuah lembaga (Negara), sedangkan konsep pengambilan keputusan dipilih dengan alasan dalam pengambilan keputusan tersebut menimbulkan dinamika dan pro-kontra dalam masyarakat Indonesia, baik dalam proses pengambilan keputusannya maupun dalam aplikasi dari keputusan yang telah diambil tersebut, sedangkan distribusi kekuasaan merupakan masalah utama dari otonomi daerah. Metode penelitian menggunakan metode sejarah, yang dilakukan dengan empat tahapan, tahap pertama heuristik atau pengumpulan sumber, tahap kedua penyeleksian dan pengujian sumber yang disebut dengan kritik, tahap ketiga interpretasi yaitu penafsiran dari sumber-sumber yang didapat dan tahap keempat menyajikan penelitian dalam bentuk tulisan atau historiografi. Sejak berdirinya NKRI telah memilih desentralisasi dalam pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah, hal ini derealisasikan dengan otonomi daerah, pada awal kemerdekaan otonomi tidak bisa dijalankan secara maksimal karena bangsa Indonesia masih dihadapkan pada usaha mempertahankan eksistensi Indonesia dari agresi militer Belanda, setelah agresi berakhir terjadi beberapa pemberontakan di Indonesia diantaranya disebabkan ketidakpuasan daerah terhadap pemerintah pusat, selain pemberontakan terjadi kekacauan politik dari sistem parlementer sehingga membuat presiden Sukarno mengeluarkan dekrit. Pada tahun 1965 terjadi pergantian kekuasaan ke Presiden Suharto, pemerintahan Presiden Suharto sangat sentralistik semua daerah Indonesia diseragamkan dengan urutan yang sangat hirarkis, dengan konfigurasi tersebut praktis daerah tidak diberikan hak otonomi. Pada tahun 1998 Presiden Suharto mundur dan lahirlah masa reformasi,salah satu agenda reformasi adalah otonomi daerah. Penerapan otonomi daerah menimbulakan dampak yang signifikan bagi masyarakat daerah, dampak dalam bidang sosial politik adalah terjadi pemilihan kepala daerah langsung, munculnya elit lokal, demokratisasi. Selain dampak positif terjadi dampak negatif yaitu penyebaran korupsi dan munculnya kepala daerah sebagai raja-raja kecil. Dari segi ekonomi otonomi daerah relatif dapat meningkatkan pembangunan namun masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan, pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk mengelola sumber- sumber ekonomi yang ada di daerahnya guna meningkatkan PAD, namun PAD ini lebih bnayak ditingkatkan dengan retribusi daerah.