Upaya Gastrodiplomasi Dalam Membangun Pariwisata Taiwan

Abstract

Hubungan Internasional tidak hanya membahas tentang hubungan antar negara yang berbasis pemerintah dengan pemerintah, tetapi hubungan internasional telah berkembang menjadi lebih kompleks dan beragam dengan terlibatnya aktor non-state di dalam hubungan internasional. Salah satu dari perkembangan hubungan internasional adalah adanya diplomasi yang tidak lagi berbasis pada aktor negara, tetapi aktor non pemerintah yang saat ini berkembang pesat. Salah satu negara yang menggunakan diplomasi sebagai salah alat untuk menjalankan hubungan internasional adalah Taiwan. Taiwan merupakan negara yang cukup rumit perihal kedaulatannya sebagai negara dikarenakan status dari negara tersebut yang masih belum diakui secara de jure oleh negara lain secara menyeluruh perihal statusnya yang masih diakui menjadi salah satu bagian dari Cina melalui One China Policy. One China Policy merupakan bentuk kebijakan dari pemerintah Cina yang digunakan untuk menjaga kedaulatan dan integritas teritorial Cina, dan basisnya, baik secara de facto maupun de jure yang menyebutkan bahwa Taiwan adalah bagian tak terpisahkan dari China (China’s Minister of Foreign Affair). Sehingga tidak ada negara yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Cina yang boleh memberikan senjata kepada Taiwan atau mengadakan aliansi militer dalam bentuk apa pun dengan Taiwan. Semua negara yang memelihara hubungan diplomatik dengan Cina harus mematuhi prinsip-prinsip saling menghormati kedaulatan dan integritas teritorial dengan tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing, dan menahan diri dari memberikan senjata ke Taiwan atau membantu Taiwan memproduksi senjata dalam bentuk apa pun atau dengan dalih apa pun (China’s Minister of Foreign Affair). Meskipun pemerintah Taiwan mengklaim sebagai negara merdeka yang secara resmi disebut "Republik China (ROC)", negara mana pun yang menginginkan hubungan diplomatic resmi dengan Cina daratan harus memutuskan hubungan diplomatic resmi dengan Taipei. Hal tersebut mengakibatkan isolasi diplomatik Taiwan dari komunitas internasional (BBC, 2021). Dengan premis ini, akhirnya pemerintah Taiwan menjalin mitra kerjasama non resmi dengan komunitas yang dipimpin ASEAN dalam proses pembangunan jaringannya ke dalam bagian dari Taiwan’s New Southbound Policy Partners. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memanfaatkan aset budaya, pendidikan, teknologi, pertanian, dan ekonomi Taiwan untuk meningkatkan integrasi regional Taiwan dan mempromosikan pengembangan kawasan Indo-Pasifik yang lebih luas. Rencana tersebut bergantung pada penempaan “rasa komunitas ekonomi” dan membentuk “konsensus untuk kerja sama” dengan 18 negara yang dianggap Taiwan sebagai mitra kerjasama potensial. Karena Taiwan tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan negara-negara yang ditargetkan oleh New Southbound Policy (NSP), Taiwan harus secara kreatif mendorong kolaborasi bilateral (Hsu, Chia-e, Pan, Wei-Han, & Chen, 2017: 5). Terdapat empat sektor yang menjadi poin utama dalam New Southbound Policy (Department of Information Services, 2019) 1. Kerjasama ekonomi dan perdagangan Bertujuan untuk membangun kemitraan ekonomi dan perdagangan baru dengan mengekspor layanan konstruksi infrastruktur, membantu usaha kecil dan menengah Taiwan untuk berkembang di negara-negara target, dan memberikan bantuan keuangan kepada perusahaan Taiwan. Juga, terhubung lebih dekat dengan rantai pasokan dan permintaan domestik di negara-negara target, dan berkolaborasi dalam proyek infrastruktur