Hambatan Pemerintah Pakistan Dalam Menangani Perdagangan Manusia

Abstract

Perdagangan manusia merupakan permasalahan global yang banyak menyita perhatian dunia internasional, karena bersangkutan dengan keamanan individu dan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pakistan merupakan salah satu negara yang bergabung dengan UNODC dan membentuk kebijakan domestik The Prevention of Trafficking in Persons Act 2018 (PTPA) sebagai sebuah komitmen terhadap permberantasan perdagangan manusia. Namun ternyata pada tahun 2020 Pakistan justru masuk dalam kategori Tier 2 Watchlist dalam laporan TIP. Artinya, Pakistan belum memenuhi standar minimum dalam penghapusan perdagangan manusia. Oleh karena itu penelitian ini berusaha menganalisis alasan kebijakan yang sudah diterapkan oleh Pemerintah Pakistan dalam mengatasi perdagangan manusia masih menemui hambatan. Penelitian ini menggunakan paradigma liberalisme untuk memandang kasus penelitian yang berkenaan dengan HAM dan keamanan individu, dan menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van meter & Van Horn sebagai alat untuk menganalisa permasalahan yang ada. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan data dikumpulan melalui berbagai sumber tertulis seperti jurnal, buku, laporan, dokumen negara, portal berita dan lain sebagaimya, untuk selanjutnya memasuki tahap-tahap analisis yang diperlukan. Pada proses penelitian, peneliti menemukan bahwa kebijakan PTPA yang sudah diterapkan oleh Pemerintah Pakistan dalam menangani perdagangan manusia masih mengalami hambatan apabila dinilai berdasarkan enam aspek yang ada pada teori implementasi kebijakan, sehingga akhirnya berimbas pada kurang berhasilnya kebijakan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan berpegang erat pada terpenuhinya standar-standar yang ada dalam ke enam aspek toeri implementasi kebijakan.