Persepsi Pelaku Usaha Daerah Tentang Online Single Submission (Oss) di Kabupaten Situbondo

Abstract

Menurut UU no. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 1 ayat 1 bahwa pelayanan publik merupakan kewajiban bagi penyelenggara pelayanan publik yaitu pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada setiap warga negaranya baik berupa barang, jasa dan pelayanan administratif. Saat ini kualitas pelayanan di Indonesia masih terdapat beberapa kendala, hal ini dapat dilihat di data laporan masyarakat pada bidang layanan dalam Ombudsman. Salah satu pelayanan pemerintah yang diduga oleh Ombudsman adanya maladministrasi yang tinggi adalah pelayanan publik menyangkut dunia usaha. Ombudsman RI mengidentifikasi kendala-kendala dalam dunia usaha terutama persoalan pelayanan perizinan. Perbaikan pelayanan dalam perizinan berusaha perlu adanya perubahan secara bertahap oleh pemerintah. Perbaikan yang dilakukan pemerintah dalam perizinan di bidang usaha mengacu pada 10 indikator Ease of Doing Business (EoDB) yang digunakan oleh World Bank, salah satunya adalah Starting Business, kemudahan untuk mendirikan perusahaan. Peraturan Pemerintah nomer 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang selanjutnya disebut Online Single Submission (OSS) adalah bentuk usaha pemerintah dalam melakukan percepatan dalam pelayanan perizinan. Kebijakan OSS (Online Single Submission) ini adalah upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan efisiensi kegiatan usaha agar mempermudah masyarakat dalam melakukan perizinan berusaha secara mandiri, sehingga perizinan menjadi cepat dan efisien. Namun, implementasi Online Single Submission (OSS) di berbagai daerah masih terdapat berbagai kendala, salah satunya di Kabupaten Situbondo. Kendala implementasi OSS di Kabupaten Situbondo adalah pemahaman dan kesadaran pemohon yang masih kurang, server yang masih terdapat kendala, dan kurangnya sosialiasi dari DPMPTSP. Dari masalah tersebut menimbulkan berbagai persepsi yang berbeda dari pelaku usaha tentang OSS. Persepsi pelaku usaha sangat bergantung dengan bagaimana kualitas dari sistem ini. Penelitian ini menilai persepsu pelaku usaha tentang OSS di Kabupaten Situbondo. Persepsi pelaku usaha tentang OSS pada penelitian ini diukur menggunakan metode Technology Acceptance Model (TAM) untuk melihat bagaimana persepsi pelaku usaha melakukan perizinan berusaha melalui OSS. Di dalam metode TAM ada 2 konstruk yang menentukan penerimaan individual terhadap sistem informasi, yaitu persepsi pengguna terhadap kemudahaan (perceived ease of use) dan persepsi pengguna terhadap kegunaan/kebermanfaatan (perceived usefullnes). Bertdasarkan 2 konstruk tersebut maka dapat dinilai bagaimana pelaku usaha bisa menerima OSS sebagai suatu sistem baru yang memudahakan perizinan berusaha atau sebaliknya. Penelitian ini menggunakan 12 indikator persepsi pengguna terhadap teknologi informasi yang ada dalam Technology Acceptance Model (TAM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi pelaku usaha di Kabupaten Situbondo tentang kemudahan dari OSS adalah positif. Hal ini dilihat dengan skor interval persepsi kemudahan 45,4% pelaku usaha menyatakan setuju. Selanjutnya pelaku usaha juga menyatakan setuju tentang kebermanfaatan OSS, yang ditunjukkan dengan skor interval persepsi kebermanfaatan 53,7% menyatakan setuju. Berdasarkan kedua persepsi pelaku usaha dari kemudahan dan kebermanfaatan mendapatkan persepsi yang baik, yaitu dengan skor interval persepsi 48,1% persetujuan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku usaha di Kabupaten Situbondo mempersepsikan baik tentang Online Single Submission yang dilihat dari kemudahan dan kebermanfaatannya