dc.contributor.author | MASRUROH, Binti | |
dc.date.accessioned | 2022-11-18T02:11:35Z | |
dc.date.available | 2022-11-18T02:11:35Z | |
dc.date.issued | 2022-06-20 | |
dc.identifier.nim | 170210302051 | en_US |
dc.identifier.uri | https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/110872 | |
dc.description.abstract | Eks Tapol adalah mantan tahanan politik. Dalam hal ini tahanan politik yang
di maksud adalah orang-orang yang pernah, di tangkap dan ditahan selama bertahuntahun tanpa melalui proses eksekusi, Pada saat operasi penupasan PKI. Hal tersebut
dikarenakan mereka dianggap memiliki hubungan dengan organisasi yang berbau
kiri (PKI). Eks Tapol yang di maksud dalam penelitian ini adalah Eks Tapol yang
pernah tersangkut pada peristiwa Trisula di Blitar Selatan. Pasca peristiwa 65 militer
terus melakukan operasi terhadap wilayah-wilayah yang dianggap sebagai sarang
maupun tempat pelarian anggota PKI yang berhasil meloloskan diri. Blitar Selatan
merupakan salah satu daerah tempat persembunyian anggota PKI dari pusat yang
berhasil melarikan diri. Sehingga mengetahui hal tersebut, Militer menggelar Operasi
Trisula untuk menupas anggota PKI yang berhasil melarikan diri ke Blitar Selatan.
Operasi Trisula yang bertujuan untuk menupas PKI bukan hanya memerangi
anggota pelarian PKI dari pusat saja, melainkan juga memerangi orang-orang yang
minim kaitannya dengan PKI dan bahkan tidak ada hubungan sama sekali dengan
PKI. Pada saat itu, militer menggap masyarakat Blitar Selatan sebagai musuh karena
telah membantu anggota pelarian PKI dari pusat yang sebenarnya masyarakat pun
juga tidak mengetahui bahwa mereka merupakan pelarian PKI dari pusat. Sehingga
banyak masyarakat Blitar Selatan yang menjadi korban dan menjadi tahanan politik
pada saat itu. Dalam upaya memberantas kebangkitan komunis di Indonesia
pemerintah Orde Baru menetapkan sejumlah peraturan diskriminatif dan melakukan
pengawasan terhadap tahan politik PKI, hal tersebut tentunya berdampak terhadap
kehidupan baik sosial maupun ekonomi Eks Tahanan Politik di Blitar Selatan.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apa saja pengawasan
pemerintah daerah yang berpengaruh terhadap kehidupan sosial-ekonomi Eks Tapol
di Blitar Selatan pasca bebas dari tahanan 1968-1998; (2) bagaimana dinamika
kehidupan Sosial-Ekonomi Eks Tapol di Blitar Selatan dalam kurun waktu tahun
1968 hingga tahun 2000. Tujuan penelitian ini adalah Mendeskripsikan pengawasan
pemerintah daerah yang berpengaruh terhadap kehidupan sosial-ekonomi Eks Tapol
di Blitar Selatan setelah dibebaskan dari tahanan 1968-1998 dan Mengkaji dinamika
(Perubahan, perkembangan serta kesinambungan) kehidupan Sosial-Ekonomi Eks
Tapol di Blitar Selatan dalam kurun waktu tahun 1968 hingga tahun 2000. Penelitian
ini menggunakan metode sejarah dengan 4 tahapan, yakni heuristik, verifikasi,
interpretasi dan historiografi. Dalam penelitian ini menggunakan 9 Narasumber Eks
Tapol di Blitar Selatan dan menggunakan 2 Narasumber yang mengetahui kronologi
peristiwa 68 di Blitar Selatan yaitu Carik desa Ngrejo (salah satu daerah di Blitar
Selatan) dan Ketua LSM The Post Institute yang pernah melakukan rekonsiliasi
terhadap Eks Tapol di Blitar Selatan.
Hasil penelitian ini adalah pengawasan pemerintah daerah terhadap mantan
tahanan politik di Blitar Selatan dan berpengaruh terhadap kehidupan sosial-ekonomi
Eks Tapol yaitu : (1) Kebijakan wajib lapor, (2) Pencabutan Hak sipil dan Hak
politik, (3) Pemberian kode Khusus (ET) terhadap KTP para Eks Tapol.
Dinamika kehidupan Sosial-Ekonomi Eks Tapol di Blitar Selatan dari segi
Ekonomi Eks Tapol banyak yang bekerja sebagai seorang petani. Hal tersebut
dikarenakan pendidikan yang rendah dan adanya peraturan bahwa Eks Tapol beserta
keturunanya dilarang memiliki pekerjaan tertentu serta dilarang menjadi PNS
membuat Eks Tapol di Blitar Selatan tidak punya pilihan lain, selain menjadi seorang
petani. Penghasilan sebagai seorang petani yang tidak menentu, membuat beberapa
Eks Tapol di Blitar Selatan menambah penghasilan mereka dengan memelihara
binatang ternak seperti sapi, kambing, dan ayam. Sedangkan dari segi sosial
hubungan (interaksi) Eks Tapol dengan masyarakat sekitar sebagian bersifat tertutup
karena adanya stigma bahwa Eks Tapol PKI yang merupakan musuh negara
membuat sebagian masyarakat di Blitar Selatan memilih menjauhui Eks Tapol dan
enggan memiliki hubungan dengan Eks Tapol. | en_US |
dc.description.sponsorship | Drs. Kayan Swastika, M. Si
Drs. Sumarjono, M. Si | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | en_US |
dc.subject | Eks Tapol | en_US |
dc.subject | Sosial - Ekonomi | en_US |
dc.subject | Blitar Selatan | en_US |
dc.subject | Sejarah | en_US |
dc.title | Dinamika Kehidupan Sosial - Ekonomi Eks Tapol di Blitar Selatan 1968 - 2000 | en_US |
dc.type | Other | en_US |
dc.identifier.prodi | Pendidikan Sejarah | en_US |
dc.identifier.pembimbing1 | Drs. Kayan Swastika, M.Si | en_US |
dc.identifier.pembimbing2 | Drs. Sumarjono, M. Si | en_US |
dc.identifier.validator | Ighfirlina | en_US |
dc.identifier.finalization | Finalisasi unggah file repository tanggal 10 Oktober 2022_M. Arif Tarchimansyah | en_US |